14. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memainkan peran penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa?
A. Mendorong masyarakat untuk menghargai keberagaman budaya.
B. Menjadi pedoman dalam pembuatan undang-undang yang adil.
C. Membentuk identitas nasional yang kuat dan bersatu.
D. Menyediakan kerangka moral untuk perilaku warga negara.
E. Mengarahkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Jawaban: C. Membentuk identitas nasional yang kuat dan bersatu.

15. Banyak korban musibah longsor yang terjadi di Indonesia mendorong kita untuk bersatu dan saling menolong. Apa dampak sosial utama jika kita tidak membantu korban bencana tersebut?

A. Menurunnya semangat gotong-royong dalam masyarakat.
B. Korban longsor akan kesulitan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
C. Menurunnya rasa kemanusiaan dalam masyarakat.
D. Meningkatkan ketegangan sosial di masyarakat.
E. Menurunnya rasa kepedulian terhadap sesama.

Jawaban: C. Menurunnya rasa kemanusiaan dalam masyarakat.

16. Bagaimana hubungan antara Presiden dan DPR dalam mekanisme pemberian amnesti dan abolisi?

A. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan persetujuan DPR.
B. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR.
C. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan persetujuan Mahkamah Agung.
D. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan Komisi Yudisial.
E. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM.

Jawaban: B. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR.

17. Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan dari suatu lembaga negara. Dalam konteks era sekarang, bagaimana mekanisme ini berperan dalam menjaga keadilan dan hukum di Indonesia?

A. Pertimbangan Mahkamah Agung memastikan bahwa keputusan amnesti dan abolisi sesuai dengan hukum.
B. Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian amnesti dan abolisi.
C. Pertimbangan Komisi Yudisial memastikan integritas dan profesionalisme hakim dalam kasus amnesti dan abolisi.
D. Pertimbangan Kementerian Hukum dan HAM memastikan bahwa keputusan amnesti dan abolisi sejalan dengan kebijakan penegakan hukum.
E. Pertimbangan Kejaksaan Agung memastikan bahwa keputusan amnesti dan abolisi tidak mengganggu proses peradilan yang sedang berjalan.

Jawaban: B. Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian amnesti dan abolisi.

18. Dalam konteks Sistem Integritas Nasional, pendekatan yang paling ideal dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah...

A. Menghukum para pelaku korupsi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera.
B. Membangun sistem pencegahan korupsi yang efisien dan efektif di seluruh lini pemerintahan.
C. Memastikan tujuan pembangunan nasional tercapai dengan meminimalkan praktik korupsi.
D. Mendorong kerjasama internasional dalam memerangi korupsi untuk memperkuat citra positif Indonesia.
E. Mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam pengelolaan negara.

Jawaban: B. Membangun sistem pencegahan korupsi yang efisien dan efektif di seluruh lini pemerintahan.

19. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam tiga prakara atau tiga asas, yaitu.

A. ketuhanan, kemanusiaan, persatuan
B. kemanusiaan, persatuan, kerakyatan
C. persatuan, kerakyatan, keadilan
D. kerakyatan, keadilan, kebudayaan
E. kebudayaan, religius, kenegaraan

Jawaban: A. ketuhanan, kemanusiaan, persatuan
20. Tujuan utama dari inisiatif "Gerakan Nasional Cinta Produk Dalam Negeri" dalam konteks nasionalisme adalah....
A. Meningkatkan penggunaan produk lokal untuk memperkuat identitas budaya nasional.
B. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri untuk mempercepat pertumbuhan industri lokal.
C. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
D. Meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mendukung perekonomian nasional.
E. Meningkatkan penggunaan produk lokal untuk memajukan industri kreatif nasional.

Jawaban: D. Meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mendukung perekonomian nasional.

21. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat ....

A. aktual, statis, dan antisipatif
B. aktual, dinamis, dan antisipatif
C. faktual, statis, dan pragmatis
D. faktual, dinamis, dan preventif
E. aktual, statis, dan responsif

Jawaban: D. faktual, dinamis, dan preventif

22. Prinsip utama dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dalam menjaga keamanan negara adalah....

A. Menggabungkan semua kekuatan militer dan polisi untuk menjaga stabilitas negara.
B. Mengintegrasikan seluruh komponen bangsa dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.
C. Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam sistem pertahanan dan keamanan.
D. Memanfaatkan sumber daya nasional untuk mendukung operasi pertahanan negara.
E. Menerapkan strategi pertahanan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan militer.

Jawaban: B. Mengintegrasikan seluruh komponen bangsa dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.

23. Dalam konteks implementasi bela negara, langkah apa yang paling tepat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat adalah....

A. Mengadakan pelatihan bela negara di berbagai tingkat pendidikan untuk membangun kesadaran.
B. Menyediakan seminar bela negara yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan partisipasi.
C. Menyelenggarakan kampanye bela negara melalui media massa untuk memperluas jangkauan kesadaran.
D. Mengimplementasikan program bela negara yang melibatkan kegiatan komunitas untuk menguatkan partisipasi.
E. Melakukan sosialisasi tentang bela negara di tingkat masyarakat untuk meningkatkan kesadaran.

Jawaban: D. Mengimplementasikan program bela negara yang melibatkan kegiatan komunitas untuk menguatkan partisipasi.

24. Peran tokoh pahlawan sejarah Indonesia dalam melaksanakan nilai integritas dapat dijadikan teladan dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik saat ini adalah....

A. Tokoh pahlawan menunjukkan kepemimpinan yang kuat dengan selalu membuat keputusan berdasarkan kepentingan rakyat.
B. Tokoh pahlawan menginspirasi dengan tindakan mereka yang selalu mengutamakan transparansi dalam semua aspek perjuangan mereka.
C. Tokoh pahlawan menegakkan prinsip kejujuran pada tujuan perjuangan meskipun menghadapi berbagai tantangan.
D. Tokoh pahlawan mempromosikan nilai-nilai integritas melalui pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar.
E. Tokoh pahlawan menunjukkan dedikasi mereka dengan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.

Jawaban: C. Tokoh pahlawan menegakkan prinsip kejujuran pada tujuan perjuangan meskipun menghadapi berbagai tantangan.

25. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang selaras dengan konsep....

A. Hak asasi manusia yang menjunjung martabat kemanusiaan secara global
B. Hak asasi manusia yang menghormati martabat kemanusiaan secara global
C. Hak asasi manusia yang mengakui martabat kemanusiaan secara global
D. Hak asasi manusia yang melindungi martabat kemanusiaan secara global
E. Hak asasi manusia yang menghargai martabat kemanusiaan secara global

Jawaban: A. Hak asasi manusia yang menjunjung martabat kemanusiaan secara global

*) Disclaimer: Artikel ini ditujukan para pelamar CPNS 2024 sebagai bahan belajar atau latihan di rumah.

(Tribunnews.com)