SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pemkot Surabaya sedang mengkaji pembiayaan alternatif melalui pinjaman keuangan.

Terobosan ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian daerah sehingga akan mengoptimalkan pembangunan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) telah membangun kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT SMI).

SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur.

Sejalan dengan hal tersebut, Surabaya akan menjadi bagian dari daerah yang akan mengajukan usulan pembiayaan.

Tak hanya Surabaya, daerah lain diharapkan turut berinovasi serupa sehingga bisa mengurangi dana transfer pusat ke daerah.

"Apeksi sudah mulai berpikir bagaimana membangun kota tanpa memberatkan fiskal pemerintah pusat."

"Dari situ lah kami mulai berpikir untuk melakukan pembiayaan-pembiayaan yang Insya Allah bisa dilakukan oleh SMI," kata Cak Eri di Surabaya.

Sebelumya, Apeksi telah bertemu SMI di Yogyakarta, Selasa (10/12/2024). Eri mendorong SMI dapat membantu pembiayaan pembangunan daerah dengan bunga yang rendah.

"Kami sedang diskusi terkait dengan bunganya. Sehingga, kami bisa bergerak dengan kemampuan fiskal yang ada di masing-masing kota," kata Ketua Umum Apeksi ini.

Pemerintah pusat juga akan mengkaji kemampuan daerah sebelum pinjaman tersebut dilakukan. Sehingga, terobosan tersebut tak akan menggangu fiskal daerah dalam jangka panjang ke depan.

"Dalam pembiayaan tersebut, kami juga akan meminta persetujuan dari tiga kementerian, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri," katanya.

Berdasarkan kajian Pemkot Surabaya, jumlah tambahan pembiayaan yang dibutuhkan mencapai Rp5 triliun. Angka tersebut setara 78,1 persen dari total target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya dalam setahun saat ini.

"Kota Surabaya membutuhkan pembiayaan sekitar Rp5 triliun. Ini kami usulkan kepada SMI sehingga kami nanti bisa melakukan percepatan pembangunan seperti arahan Bapak Presiden," kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, terobosan Pemerintah daerah dalam mencari sumber pembiayaan alternatif harus mendapatkan apresiasi.

"Surabaya bisa menjadi contoh dalam diversifikasi pendapatan melalui pinjaman keuangan. Misalnya, untuk pembangunan jalan, rumah sakit, dan PJU (Penerangan Jalan Umum)," kata Bima Arya saat berada di Surabaya.

"Ini Sumber pendanaan alternatif. Perlu didorong. Banyak daerah belum berpikir. Sebab dipikir ribet. Karenanya, teman-teman Surabaya ini bisa memberikan penjelasan sekaligus contoh ke daerah lain," katanya.

Bima Arya mengungkapkan, selama ini Surabaya menjadi satu di antara daerah di Indonesia yang memiliki PAD cukup besar di dibandingkan dana transfer pusat dari daerah. Bahkan tahun depan, angka PAD Surabaya ditargetkan mencapai mencapai Rp 8,95 triliun (73 persen) dan dana transfer sebesar Rp3,2 triliun (27 persen).

Dalam menggali pendapatan daerah, Surabaya hanya kalah dari Kabupaten Badung Provinsi Bali yang memiliki angka PAD senilai Rp9,6 triliun lebih dan pendapatan transfer pusat Rp799 miliar lebih. "Surabaya di peringkat kedua setelah Badung. Badung memiliki kemandirian cukup tinggi, di atas 90 persen," kata Bima Arya.

Sekalipun demikian, Bima Arya memberikan catatan soal masih adanya daerah yang memiliki ketergantungan terhadap anggaran dari pusat. Banyak daerah yang mayoritas sumber pendapatan didapat dari dana transfer pusat.

"Namun, masih ada daerah yang ketergantungan di atas 60 persen. Sehingga kalau dana (pusat) di-stop, maka selesai. Nggak bisa gajian dan lain-lain," kata Bima Arya yang juga mantan Wali Kota Bogor dua periode tersebut.