SURYAMALANG.COM, MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah mengusulkan tiga aset tanah miliknya sebagai opsi lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketiga usulan tersebut kini masih menunggu verifikasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketiga aset tersebut adalah tanah pertanian di Kelurahan Bandungrejosari seluas 3.429 meter persegi, lalu tanah garasi bus sekolah di Kelurahan Tlogowaru seluas 952 meter persegi dan 935 meter persegi, ketiga tanah tegalan di Kelurahan Jatimulyo seluas 2.351 meter persegi.

Pemkot Malang telah mengikuti sosialisasi resmi terkait kesiapan daerah dalam mendukung perluasan cakupan program nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menjelaskan, 

Seluruh unit SPPG yang ada di Kota Malang merupakan bagian dari jaringan yang dioperasikan langsung oleh BGN, TNI, atau lembaga pesantren.

Dengan usulan tiga aset dari Pemkot Malang, diharapkan dapat memperluas cakupan layanan SPPG.

Ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi sebelum aset agar ditetapkan sebagai lokasi SPPG.

Di antaranya ketersediaan lahan dengan luas minimal 800 hingga 1.000 meter persegi, serta kelengkapan sarana pendukung seperti saluran air dan listrik.

Selain itu, legalitas lahan juga harus jelas, dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan.

"Untuk pembangunannya nanti akan dibiayai oleh pemerintah pusat. Tugas kami hanya mengajukan aset yang memenuhi syarat dan menunggu hasil verifikasi dari BGN," ujar Wahyu, Senin (28/7/2025).

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, mengatakan saat ini telah terdapat tiga titik SPPG, salah satunya yang beroperasi di kawasan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang .

Dapur gizi tersebut diproyeksikan mampu memproduksi hingga 4.800 porsi makanan per hari sebagai bagian dari implementasi program MBG.

Subkhan menjelaskan, aset-aset yang diusulkan telah diterima pemerintah pusat untuk dipertimbangkan.

"Kami menunggu keputusannya," ujar Subkhan. (Benni Indo)