Peringatan dari Kadin Jatim Jika Demo Tak Dihentikan : Sudah Ada Travel Warning dan Dampak Ekonomi

Meski demikian, ia tetap mengingatkan agar saluran aspirasi masyarakat dibuka lebar sehingga tidak menimbulkan potensi gejolak baru.

‎Senada dengan itu, Ketua Hiswana Migas Jatim, Ismed Jauhar, menyampaikan bahwa demonstrasi pada dasarnya sah dalam bingkai demokrasi, selama sesuai prosedur.

Namun, ia mengingatkan bahwa aksi yang tidak terkendali bisa mengganggu distribusi barang dan kebutuhan energi masyarakat.

“Jangan sampai demo menghambat kelancaran logistik. Daya beli dan daya saing justru harus kita tingkatkan di tengah kondisi global yang tidak menentu,” ucapnya.

‎Ismed menambahkan, iklim usaha di Indonesia sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik.

Gangguan lalu lintas akibat demonstrasi bukan hanya menghambat arus distribusi, tetapi juga bisa menurunkan kenyamanan investasi.

"Harusnya aspirasi disampaikan secara santun. Keamanan dan kenyamanan ini sangat menentukan kepercayaan investor,” tegas Ismed.

‎Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kontribusi sektor pariwisata dan transportasi terhadap PDB Jatim mencapai lebih dari 5 persen.

Dengan adanya travel warning dari negara-negara besar, potensi kehilangan devisa pariwisata bisa signifikan jika kondisi tidak segera kondusif.

Selain itu, sektor UMKM yang bergantung pada kelancaran distribusi juga berisiko mengalami kerugian.

‎Kadin Jatim menutup seruannya dengan mengingatkan bahwa menjaga stabilitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat luas.

“Gotong royong menjadi kunci. Kita harus bersama-sama mengawal aspirasi secara damai agar pembangunan ekonomi tidak terganggu,” pungkas Adik.