Surabaya

Pemprov Jatim Ketatkan Anggaran Belanja 2026, Dampak Dana Transfer Pusat Dikepras Rp 2,8 Triliun

Dampak Dana Transfer Pusat Dikepras Rp 2,8 Trilliun, Pemprov Jatim Bakal Makin Ketatkan Anggaran Belanja Tahun 2026

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Eko Darmoko
SURYAMALANG.COM/Fatimatuz Zahro
HEMAT ANGGARAN - Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin memastikan anggaran belanja tahun 2026 akan semakin diperketat, Sabtu (4/10/2026). Kebijakan ini mau tak mau harus diambil menyusul pengeprasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat yang menjadi kebijakan dari Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa. 

Salah satu topik yang dibahas adalah pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan yang dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia, tak terkecuali Provinsi Jawa Timur.

Meski mengamini pihaknya melakukan pengurangan dana transfer ke daerah, pihaknya menjelaskan bahwa kebijakan itu diambil dengan tujuan agar pemda melakukan pengoptimalan dalam mengatur anggaran belanja.

“Tapi sebenarnya, tahun ini kan juga sempat dipotong juga kan. Jadi mereka protes. Tapi alasan pemotongan itu utamanya karena banyak penyeleweng. Artinya nggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul,” kata Purbaya.

Hal tersebut membuat pemerintah pusat melakukan evaluasi bagaimana agar dana transfer ke daerah bisa lebih optimal dimanfaatkan.

Meski TKD dipangkas, namun Menkeu menegaskan sebenarnya uang ke daerah tetap meningkat jumlahnya. Yang diwujudkan melalui peningkatan program daerah.

“Jadi kan di transportnya kan turun Rp 200 trilliun ya. Tapi program-program untuk daerah naik dari Rp 900 trilliun ke 1.300 triliun. Tambah lebih banyak. Jadi kita ingin melihat kinerja uang yang lebih efektif,” tegasnya.

Menteri Keuangan tetap akan melakukan pengawasan dan evaluasi untuk penggunaan anggaran TKD di seluruh daerah di Indonesia. Jika pemanfaatannya baik sesuai dengan evaluasi berkala yang dilakukan, maka anggaran dari pusat bisa saja ditambah.

“Jadi mereka mesti belajar juga. Perbaiki cara mereka menyerap anggaran. Jangan rame-rame jadi ada penangkapan apa itu ya. Jadi kalau mereka bisa menunjukkan seperti itu."

"Penyerapan yang baik dan bersih Harusnya saya bisa meraih pemimpin saya di atas untuk menambah dengan cepat. Jadi itu utamanya,” tegasnya.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menyampaikan apresiasinya atas kesempatan berdialog langsung dengan Menteri Keuangan.

“Diskusinya sangat gayeng dan interaktif,” ujarnya.

Namun Emil belum memberikan komentar terkait penurunan TKD, karena masih dalam proses pembahasan.

 

Sumber: Surya Malang
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved