Banyak Siswa di Patrang Jember Menolak Makan Bergizi Gratis, Gegara Menu Beraroma Kurang Sedap

Oleh karena itu, Widarto mengaku akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk menggali hasil pengawasan pelaksanaan MBG di Jember.

"Karena ini menyangkut anak-anak kita. Maka kita agendakan rapat gabungan lintas sektor termasuk mengundang OPD terkait dan SPPG nya juga," tuturnya.

Baca juga: Kepala Sekolah di Jember Tendang dan Tempeleng Tiga Murid, Kasus Sedang Diusut Polisi

Hal ini diperlukan supaya tidak ada lagi adanya penolakan MBG dari para siswa sekolah.

Kata dia, supaya program prioritas nasional dapat berjalan dengan baik di Kabupaten Jember.

"Untuk memastikan pelaksanaannya tidak terjadi masalah kembali."

"Karena ini program Presiden Prabowo untuk mempersiapkan generasi emas 2045 guna memastikan generasi kita terpenuhi gizinya secara baik," imbuh Widarto lagi.

Sebatas informasi, dari sepuluh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jember yang telah beroperasi, baru lima dapur memiliki SLHS.

"Kalau yang kemarin masih lima yang sudah ada izin semuanya," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Jember, Ahmad Helmi Lukman.

Meski masih belum lengkap dokumen izinnya, ia bilang 10 dapur sehat ini tetap boleh melayani pemenuhan MBG di lembaga pendidikan.

"Air yang digunakan di tiap SPPG harus layak pakai dan mengalir sebagai bagian dari syarat keluarnya SLHS."

"Maka untuk yang masih belum (punya sertifikasi) kami upayakan," imbuh Helmi.

Namun, Hemi mengaku tidak hafal SPPG mana saja yang belum kantongi SLHS, sebab masih perlu melihat datanya dulu.

"Tidak hafal di SPPG mana saja yang belum punya sertifikasi SLHS," tambahnya.

Sebatas informasi, 10 dapur sehat di Jember yang beroperasi di antaranya tersebar di Kecamatan Patrang, Bintoro, Kaliwates, Gumukmas, Sukowono, Silo, dua di Kecamatan Semboro, dan terbaru Tempurejo.

Masing-masing SPPG itu kapasitas penyediaan MBG bervariasi, mulai dari 3.000 sampai 4.000 porsi tiap harinya.