Prof Murpin Ungkap Banyak Koperasi Gagal Karena Mindset Bantuan”, Bukan “Bisnis”

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pengamat Ekonomi Universitas Ciputra, Prof Dr Murpin Josua Sembiring Gurky SE MSi, menegaskan bahwa sebagian besar koperasi di Indonesia, terutama koperasi desa, gagal berkembang karena masih terjebak dalam pola pikir lama yang menempatkan koperasi sebagai wadah sosial, bukan entitas bisnis yang harus dikelola secara profesional. 

Hal itu ia sampaikan dalam Talkshow Koperasi Merah Putih, Asta Cita dan Perekonomian Jatim yang digelar Harian Surya TribunJatim Network di Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (27/11/2025).

Talkshow yang menjadi rangkaian HUT ke-36 Harian Surya tersebut menghadirkan Wamenkop Farida Farichah, sejumlah kepala daerah, Ketua Dekopinwil Jatim, Direktur Utama Pusat Perekonomian Ponpes Sunan Drajat, Ketua Ikatan Notaris, dan sejumlah pakar lain. 

Baca juga: Tips KDKMP Mudah Dapat Pembiayaan, Wakil Gubernur Emil Dardak : Kuncinya Bisnis yang Captive

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa juga diundang untuk menyampaikan opening speech, sementara jalannya diskusi dipandu Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra.

Dalam forum tersebut, Prof Murpin menyampaikan kajiannya mengenai penyebab utama mengapa banyak koperasi tidak mampu bertahan. 

Ia merujuk pada berbagai studi nasional, termasuk laporan LPDB mengenai koperasi desa yang dinilai tidak memiliki model bisnis yang berkelanjutan dan terlalu bergantung pada subsidi atau bantuan pemerintah. 

"Struktur koperasi yang hanya mengandalkan iuran dan bantuan, menurutnya, mustahil membawa koperasi menjadi mandiri,"ungkapnya.

Murpin menjelaskan bahwa banyak koperasi masih melekat pada nilai-nilai tradisional seperti gotong royong dan keanggotaan sosial, tanpa dibarengi profesionalisme tata kelola, manajemen keuangan, hingga perencanaan usaha yang memadai. 

"Kondisi ini membuat koperasi tidak mampu bersaing dengan entitas bisnis lain dan terus tertinggal. Selama pengurus tidak menerapkan manajemen yang transparan, akuntabel, dan profesional, maka agregasi modal, pengembalian usaha, dan terutama kepercayaan anggota akan terus tergerus. Koperasi akhirnya kehilangan relevansi ekonominya,"urainya.

Menurut Murpin, kegagalan itu bermuara pada satu hal utama: koperasi lebih sering diperlakukan sebagai “wadah sosial” atau “tempat pengabdian”, bukan sebagai “perusahaan milik bersama” yang membutuhkan profit agar bisa bertahan. 

Karena dianggap lembaga sosial belaka, pengurus dan anggota tidak terdorong untuk berpikir strategis, kompetitif, atau memiliki kemampuan profesional dalam mengembangkan usaha.

"Perubahan mindset sangat penting agar koperasi bertransformasi dari pola “minta bantuan” menjadi organisasi bisnis yang mandiri. Prinsip-prinsip International Cooperative Alliance (ICA) yang menekankan koperasi sebagai organisasi member-owned dan member-controlled yang bersifat people-centered tetapi tetap enterprise-oriented, perlu benar-benar diterapkan,"tegasnya. 

Koperasi juga harus menjalankan tata kelola modern seperti Good Corporate Governance, mulai dari transparansi, akuntabilitas, independensi hingga tanggung jawab pengelolaan.

Murpin menggarisbawahi bahwa koperasi wajib memiliki visi, misi dan rencana bisnis yang jelas, baik jangka menengah maupun panjang, termasuk proyeksi pertumbuhan modal, diversifikasi usaha, serta analisis SWOT. 

"Koperasi harus mampu menarik anggota yang memiliki kompetensi di bidang manajemen, akuntansi, pemasaran hingga teknologi digital, bukan semata karena kedekatan sosial atau kekerabatan,"lanjutnya.