Program Rumah Prioritas untuk Warga Berpenghasilan Rendah, Pemkot Malang Targetkan 200 Pengajuan

“Total sudah ada kurang lebih 120 izin yang tuntas diproses, ditambah 60 permohonan lain yang masih berjalan. Jadi diperkirakan hingga akhir tahun bisa mencapai 200,” jelasnya.

Proses verifikasi tersebut mencakup pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Langkah ini diambil untuk memberi kemudahan akses bagi warga berpenghasilan rendah.

Pemkot Malang sendiri memberikan dukungan penuh terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah.

Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat MBR.

“Calon penerima harus memenuhi sejumlah syarat, seperti batasan penghasilan, usia, hingga status perkawinan."

"Selain itu, mereka wajib melampirkan surat keterangan tidak mampu,” terang Arif Tri Sastyawan.

Ia menambahkan, sudah ada sekitar empat pengembang yang menyiapkan lahan khusus untuk perumahan subsidi dalam program ini, terutama di wilayah Kecamatan Sukun dan Kedungkandang.

Pemilihan lokasi ditentukan berdasarkan ketersediaan lahan dan harga tanah per meter persegi.

“Biasanya unit di bagian depan dipasarkan untuk umum tanpa subsidi, sedangkan bagian belakang diperuntukkan bagi rumah subsidi,” paparnya.

Arif juga menegaskan, terdapat aturan tertentu terkait ukuran lahan yang dapat dibangun rumah subsidi, termasuk ketentuan lebar jalan di depan rumah minimal enam meter.

Meski harganya terjangkau, tanah yang digunakan tetap harus memiliki luas minimal 60 meter persegi, misalnya berukuran 5x12 meter atau 6x10 meter.

“Untuk kawasan Blimbing dan Lowokwaru, harga tanah sudah terlalu tinggi sehingga sulit dijadikan lokasi. Dalam program ini, harga rumah subsidi ditetapkan di bawah Rp 180 juta dengan tipe 30 dan 32,” ujarnya.