Program Makan Bergizi Gratis di Kota Malang Harus Libatkan Sekolah

SURYAMALANG.COM, MALANG – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus melibatkan sekolah.

Selama ini sekolah tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan program MBG, tapi sekolah bertanggung jawab bila ada insiden dari program MBG di sekolah.

Selama ini program MBG hanya menyasar siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Guru tidak termasuk dalam kelompok yang menjadi sasaran dari program MBG.

Anggota DPRD Kota Malang, Suyadi mengatakan seharusnya guru perlu terlibat lebih jauh dalam pengawasan program MBG di sekolah.

"Kalau siswa makan di ruang kelas, siapa yang mengawasi? Sedangkan gurunya tidak dapat makan," kata Suyadi kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (3/10).

Selama ini guru tidak tidak bertanggung jawab pada keamanan menu yang disajikan, tapi juga pada peralatan makanan MBG di sekolah.

Guru atau sekolah harus bertanggung jawab jika ada peralatan makanan yang hilang.

"Kalau ada aturan sekolah harus mengganti peralatan yang hilang, kan ngeri. Itu bisa menjadi beban bagi sekolah," tambahnya.

Suyadi menegaskan program MBG harus dievaluasi menyeluruh agar bisa lebih baik dan tepat sasaran. Ketersediaan dapur yang belum merata dan tenaga masak yang terbatas patut menjadi perhatian.

"Menjadi tenaga masak itu kan tidak mudah. Mereka harus memasak dalam jumlah besar mulai pukul 02.00 WIB. Kalau SPPG baru memiliki dua dapur, ya repot," terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menginstruksikan agar guru mencoba makanan MBG yang dikirim dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi  (SPPG) ke sekolah. Menurutnya, pemeriksaan ini untuk memastikan kelayakan makanan sehingga siswa terhindar dari potensi keracunan.

"Kalau ada kejanggalan, dari baunya kan bisa terasa," kata Wahyu Hidayat.

Wahyu minta para guru memastikan makanan yang disajikan layak untuk dikonsumsi siswa. Wahyu juga minta Dinas Kesehatan (Dinkes) membantu mengawasi kualitas makanan MBG.

"Pengawasan harus tetap dilakukan sampai makanan diterima siswa," tambahnya.