Satu Keluarga Malang Siap Berangkat Transmigrasi, Wamen Transmigrasi Komitmen Tuntaskan Persoalan

Di sisi lain, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Viva Yoga Mauladi menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan berbagai persoalan yang masih menghambat penyelesaian program Transmigrasi Tuntas (Trans Tuntas).

Persoalan itu, terutama terkait tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan dan korporasi swasta.

Dalam keterangannya, Senin (13/10/2025), Viva menyebut terdapat 85 lokasi transmigrasi di Indonesia.

Sebagian lahan transmigrasi masuk dalam kawasan hutan, sehingga perlu adanya langkah konkret lintas kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

“Apabila ada kawasan kehutanan di dalam kawasan transmigrasi, maka Kementerian Kehutanan harus melepas hak hutannya. Ini sudah jelas dibicarakan di Komisi V DPR RI. Karena itu, Trans Tuntas menjadi penting agar persoalan ini benar-benar selesai,” tegasnya.

Viva menjelaskan, akar persoalan yang terjadi selama ini disebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan One Map Policy di kawasan transmigrasi.

Akibatnya, muncul tumpang tindih antara wilayah transmigrasi dengan kawasan milik korporasi swasta, hutan negara, hingga wilayah administrasi pemerintahan dan masyarakat adat.

Untuk menuntaskan masalah tersebut, Kementerian Transmigrasi tengah mempercepat penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigrasi sebanyak 13.751 bidang, dengan progres hingga saat ini mencapai 6.615 bidang.

“Targetnya selesai Desember 2025. Kami maksimalkan dengan bersinergi bersama kementerian dan pemerintah daerah,” jelasnya.

Namun, Viva mengakui proses penerbitan SHM di sejumlah daerah masih berjalan lambat.

Ia mendorong jajaran kementerian dan pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan jemput bola agar percepatan dapat terwujud.

“Saya melihat eskalasi di lapangan masih lambat. Kepala daerah dan kepala dinas harus ubah pendekatan. Dirjen harus jemput bola karena tidak bisa hanya menunggu respon daerah,” tegasnya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Viva juga menyampaikan bahwa dorongan politik dari legislatif menjadi penting untuk mempercepat penyelesaian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan SHM di daerah.

Dari total 1,3 juta hektare kawasan transmigrasi yang berstatus HPL, pemerintah kini tengah memastikan kejelasan status dan pemanfaatannya.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa sejumlah pemerintah daerah kini juga mengusulkan program transmigrasi lokal sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan penguatan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat di wilayahnya.