Evaluasi Kinerja 2025, OJK Malang Dorong BPR BPRS Lebih Sehat dan Transparan

Ringkasan Berita:

• OJK Malang menggelar evaluasi Kinerja BPR dan BPRS Tahun 2025.
• Kegiatan ini melibatkan direksi dan komisaris seluruh BPR BPRS di Malang Raya serta wilayah Pasuruan dan Probolinggo.
• Kepala OJK Malang, Farid Faletehan menegaskan bahwa evaluasi kinerja bukan sekadar agenda rutin, tetapi upaya memperkuat integritas industri perbankan mikro.

SURYAMALANG.COM, MALANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) melalui Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS Tahun 2025.

Kegiatan ini melibatkan direksi dan komisaris seluruh BPR BPRS di Malang Raya serta wilayah Pasuruan dan Probolinggo.

Agenda tahunan tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi industri sepanjang 2025.

Termasuk tren pertumbuhan, tantangan struktural, hingga kesiapan lembaga menghadapi dinamika ekonomi global maupun nasional.

Baca juga: Ekonomi Menguat, Kredit di Wilayah OJK Malang Tumbuh 8,41 Persen

Kepala OJK Malang, Farid Faletehan menegaskan bahwa evaluasi kinerja bukan sekadar agenda rutin, tetapi upaya memperkuat integritas industri perbankan mikro.

Menurutnya, tantangan BPR BPRS meliputi permodalan, kualitas tata kelola, penguatan manajemen risiko, kesiapan infrastruktur, serta peran lembaga dalam pemberdayaan UMKM.

"Forum ini menjadi ruang kolaborasi dan pembelajaran,"

"BPR dan BPRS harus mampu tumbuh bukan hanya cepat, tetapi juga sehat, transparan, dan berkelanjutan,” ujarnya pada Selasa (2/12/2025).

Melalui evaluasi ini, OJK Malang menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem BPR dan BPRS agar lebih adaptif dan berdaya saing.

OJK berharap adanya kolaborasi nyata ntara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan.

Agar nantinya dapat menciptakan sektor perbankan mikro yang lebih stabil, sehat, dan berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif serta berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Direktorat Lembaga Jasa Keuangan 1 OJK Jatim, Nasirwan, menekankan pentingnya pengelolaan risiko di tengah agresivitas penyaluran kredit, termasuk melalui skema sindikasi dan channeling dengan fintech peer to peer lending.

Ia mengingatkan implementasi POJK No. 19 Tahun 2025 terkait kemudahan pembiayaan bagi UMKM yang kini berpengaruh besar terhadap operasional BPR dan BPRS.

"Penyaluran pembiayaan harus tetap berada dalam batas risk appetite yang sehat,"

"Kredit yang melibatkan fintech perlu dikelola secara hati-hati dan terukur,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Utama PT BPRS Dinar Ashri, Mustaen, menekankan urgensi penguatan administrasi dan aspek legal dalam penanganan pembiayaan.

Ia menilai bahwa pengendalian risiko harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan dan kepatuhan regulasi.

"Yang terpenting itu disiplin dan konsisten dalam perbaikan proses perkreditan," tandasnya.