Warga Kota Malang Sambat Status BPJS Mendadak Nonaktif, Terpaksa Bayar Rp 150 Ribu saat Periksa Gigi

Ringkasan Berita:

• Warga Kelurahan Tunggulwulung, Kota Malang, mengeluhkan layanan BPJS Kesehatan setelah cucunya yang berstatus peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tiba-tiba tercatat nonaktif saat menjalani pemeriksaan di fasilitas kesehatan
• Keluarga terkejut karena sistem menunjukkan status kepesertaan BPJS cucunya tidak aktif. Akibat status nonaktif tersebut, keluarga terpaksa membayar biaya perawatan senilai Rp 150 ribu

SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG - Seorang warga Kelurahan Tunggulwulung, Kota Malang, Buadi, mengeluhkan layanan BPJS Kesehatan setelah cucunya yang berstatus peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tiba-tiba tercatat nonaktif saat menjalani pemeriksaan di fasilitas kesehatan.

Buadi menuturkan, cucunya mengalami sakit gigi dan harus diperiksa ke layanan kesehatan.

Namun usai tindakan, keluarga terkejut karena sistem menunjukkan status kepesertaan BPJS cucunya tidak aktif.

“Cucu saya sakit gigi, saat selesai periksa ternyata statusnya sudah nonaktif."

"Kami tidak tahu sama sekali kalau statusnya berubah,” ungkapnya kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (12/2/2026).

Bayar Biaya Perawatan

Akibat status nonaktif tersebut, keluarga terpaksa membayar biaya perawatan senilai Rp 150 ribu.

Padahal sebelumnya seluruh layanan kesehatan cucunya selalu ditanggung penuh karena merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Biasanya tidak membayar karena PBI. Tapi kemarin karena nonaktif, ya harus bayar,” keluhnya.

Minta Status Desil Diperjelas

Buadi berharap pemerintah segera memperbaiki status kepesertaan cucunya dan menjelaskan posisi desil ekonomi keluarganya.

Ia menilai perubahan status yang terjadi tanpa pemberitahuan membuat masyarakat bingung.

“Keluarga anak saya itu masuk desil berapa, itu harus dijelaskan. Mereka juga nggak tahu kenapa bisa nonaktif,” ujarnya.

Baca juga: Ratusan Ribuan Peserta PBI JKN di Malang Dinonaktifkan, BPJS Kesehatan: Aktivasi Ulang di Kelurahan

Menurut Buadi, keluarga anaknya kini sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) terpisah.

Menantunya bekerja sebagai ojek online, sehingga ia berharap kondisi ekonomi tersebut dapat dipertimbangkan dalam penentuan kelayakan PBI.

“Dengan kondisi seperti itu saya berharap bisa segera dibantu karena kebutuhan kesehatan sangat diperlukan,” jelasnya.

Buadi juga mengaku telah melaporkan kejadian ini kepada salah satu anggota DPRD Kota Malang agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.