Awal Puasa Ikut Pemerintah, Lebaran Ikut Muhammadiyah, Begini Penjelasan Dosen UMM

Ringkasan Berita:

• Sebagian umat muslim memulai puasa mengikuti pemerintah, namun merayakan Idulfitri bersama Muhammadiyah
• Dosen Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ahda Bina Afianto, menilai praktik tersebut mencerminkan masih adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terkait dasar penentuan kalender Hijriah
• Menurutnya, ibadah campuran bukan sekadar persoalan pilihan praktis, melainkan menyangkut konsistensi dalam beribadah

SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG - Perbedaan penentuan awal dan akhir Ramadan kembali menjadi sorotan, utamanya pada Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Di tengah kondisi tersebut, muncul fenomena baru di masyarakat, yakni ibadah campuran, sebagian umat muslim memulai puasa mengikuti pemerintah, namun merayakan Idulfitri bersama Muhammadiyah.

Pemerintah telah memutuskan, 1 Syawal pada Sabtu 21 Maret 2026.

Sedangkan warga Muhammadiyah, menetapkan pada Jumat 20 Maret 2026.

Fenomena ini memicu pertanyaan di tengah publik, apakah praktik tersebut dibenarkan?

Dosen Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ahda Bina Afianto, menilai praktik tersebut mencerminkan masih adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terkait dasar penentuan kalender Hijriah.

Menurutnya, ibadah campuran bukan sekadar persoalan pilihan praktis, melainkan menyangkut konsistensi dalam beribadah.

"Secara integritas keilmuan, praktik campuran ini kurang tepat."

"Namun, kita juga tidak bisa langsung menyalahkan masyarakat, karena ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi keagamaan," ujarnya kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (20/3/2026).

Baca juga: GALERI FOTO : Warga Muhammadiyah Gelar Salat Idulfitri 1447 Hijriah di Stadion Gajayana Kota Malang

Ahda menjelaskan, perbedaan penetapan awal bulan Hijriah antara Muhammadiyah dan pemerintah bukanlah hal baru.

Muhammadiyah menggunakan pendekatan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang berbasis perhitungan global.

Sementara pemerintah mengacu pada kriteria lokal MABIMS yang memadukan metode hisab dan rukyatul hilal.

Perbedaan metode inilah yang kerap memunculkan perbedaan dalam penentuan awal Ramadan maupun 1 Syawal.

Lebih lanjut, Ahda mengingatkan bahwa mencampur dua acuan dalam satu rangkaian ibadah berpotensi menimbulkan persoalan, terutama terkait keabsahan jumlah hari puasa.

"Jika memulai puasa dengan satu otoritas, tetapi mengakhiri dengan otoritas lain, ada risiko jumlah puasanya tidak sesuai secara syar’i. Bisa kurang dari 29 hari atau lebih dari 30 hari," ungkapnya.