DPRD Kabupaten Malang Dorong Bupati Sanusi Terbitkan Perbup untuk Program Sekolah Plus Ngaji

Ringkasan Berita:

• DPRD Kabupaten Malang mendorong Bupati Sanusi agar menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait Program Sekolah Plus Ngaji (SPN) menjadi muatan lokal (Mulok)
• Perbup ini diharapkan bisa menjadi payung hukum yang mengatur soal teknis serta anggaran dari program SPN
• Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait program SPN, Rabu (22/4/2026)

SURYAMALANG.COM, KABUPATEN MALANG - DPRD Kabupaten Malang mendorong Bupati Sanusi agar menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait Program Sekolah Plus Ngaji (SPN) menjadi muatan lokal (Mulok).

Perbup ini diharapkan bisa menjadi payung hukum yang mengatur soal teknis serta anggaran dari program SPN.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait program SPN, Rabu (22/4/2026).

Dari hasil hearing sore itu, Zulham menyebutkan guru-guru yang mengajar SPN masih bingung terkait regulasi dari program ini.

"Rata-rata (guru) masih bingung karena SPN ini ternyata belum menjadi mulok."

"Kedua, para guru yang mengajar di SPN ini belum mendapatkan alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah. Akhirnya, seakan-akan menjadi kerja yang tidak formal," kata Zulham.

Dengan adanya masukan ini, politisi PDI Perjuangan ini tersebut akan mendorong diterbitkannya perbup agar SPN menjadi mulok.

Ia menjelaskan, sebelumnya telah ada perbup yang mengatur namun tu sudah kadaluarsa.

"Jadi dari rapat ini kita usulkan supaya Pak Bupati mengembalikan lagi atau menghidupkan lagi pasal-pasal dan kesetentuan yang ada ada di dalam perbup baru agar anggarannya jelas," tegasnya.

Baca juga: Belum Ada Regulasi, Program Sekolah Plus Ngaji di Kabupaten Malang Mulai Muncul Kendala

Di sisi lain, ia menyinggung soal anggaran untuk program SPN. Pihaknya mengusulkan anggaran ini agar dialokasikan di Bagaian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Malang.

Sebab, jika dimasukkan ke dalam Dinas Pendidikan dikhawatirkan timbul permasalahan.

"Dinas Pendidikan ini sudah 39 persen dari APBD kita jumlahnya sekitar Rp 1,5 triliun. Nah, gimana supaya tetap ada anggaran kita alokasikan di bagian Kesra," tuturnya.

Sementara, untuk menjadi muatan lokal, Zulham menyebutkan syaratnya harus ada Capaian Pendidikan (CP).

Oleh karena itu, pihaknya akan mengusulkan supata dilakukan kajian hukum. Dengan begitu, sekolah di Kabupaten Malang bisa mendapatkan pendidikan akhlak dari lima agama.

Sebagaimana diketahui, lahirnya program ini dilatarbelakangi atas keprihatinan Bupati Malang, Sanusi saat berkunjung ke pelosok daerah mupun sekolah.