Polemik Kunker Wabup, LKPJ Bupati Malang Potensi Berubah Jadi Adu Debat PDIP Vs PKB dan Gerindra

"Boleh beda tafsir, namun yang sejuk. Ini yang membuat kami tersenyum sekaligus prihatin. Persoalan yang menyangkut prosedur, legalitas, dan etika pemerintahan justru dianggap biasa," tegas Adeng.

Menurutnya, Fraksi PDIP tidak sedang bikin gaduh, apalagi menyerang secara personal.

Namun, yang disorot adalah tata kelola pemerintahan, kepatuhan administratif, dan etika dalam penyelenggaraan kekuasaan. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi ini soal benar atau tidak benar.

“Kalau cara berpikir seperti Ketua Fraksi Gerindra, saya khawatir yang janggal dianggap biasa, besok yang melanggar bisa dianggap lumrah.” tutur Adeng, yang juga Sekretaris DPC PDIP.

Adeng juga menanyakan alasan Wabup Lathifah silaturahmi dengan mengajak 10 OPD ke Wapres Gibran itu.

"Ini menarik, sejak kapan jalur kebijakan strategis bisa lobi lewat Wapres."

"Kok Wapres seperti bisa melampaui Presiden. Ini bisa merusak akal sehat kita. Jangan jangan kunker wabup itu atas saran Pak Zia,” tutupnya.

Baca juga: Dishub Kota Malang Siapkan Trayek Baru untuk Feeder, Angkot Akan Terintegrasi dengan Trans Jatim