Senin, 4 Mei 2026

Kabupaten Malang

Polemik Kunker Wabup, LKPJ Bupati Malang Potensi Berubah Jadi Adu Debat PDIP Vs PKB dan Gerindra

Polemik Kunker Wabup, LKPJ Bupati Malang Potensi Berubah Jadi Adu Debat PDIP Vs PKB dan Gerindra

Tayang:
Penulis: Imam Taufiq | Editor: Eko Darmoko
ISTIMEWA
FRAKSI PDIP - Abdul Qodir atau Adeng, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Malang, ingin meluruskan terkait masalah kunker Wabup Lathifah Shohib. Bukan untuk membikin gaduh. 

Ringkasan Berita:
  • Perseteruan Fraksi PDI Perjuangan dengan Fraksi PKB berpotensi bakal dilampiaskan saat rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (5/5/2026)
  • Momen itu bisa dianggap pas karena saat itu agendanya adalah Bupati Sanusi sedang membacakan Laporan Keterangan Petanggungjawaban (LKPJ)
  • Agenda itu dihadiri, di antaranya, Wabup Lathifah Shohib, yang sedang dipersoalkan PDIP itu, dan 50 Kepala OPD, kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan

SURYAMALANG.COM, KABUPATEN MALANG - Perseteruan antara Fraksi PDI Perjuangan dengan Fraksi PKB berpotensi bakal dilampiaskan saat rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (5/5/2026).

Sebab, itu momennya bisa dianggap pas karena saat itu agendanya adalah Bupati Sanusi sedang membacakan Laporan Keterangan Petanggungjawaban (LKPJ).

Agenda itu dihadiri, di antaranya, Wabup Lathifah Shohib, yang sedang dipersoalkan PDIP itu, dan 50 Kepala OPD, kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan.

Jika itu yang terjadi, tak bisa dibayangkan, bagaimana gaduhnya ketika para politisi adu 'silat lidah'.

Potensi gaduh itu karena posisi perseteruan mereka itu, berbalik, per Minggu (4/5/2026) siang ini.

Sebelumnya, PKB cuma bertahan jika Wabup Lathifah 'dikerjai' oleh PDIP, yang akan melakukan hak interpelasi.

Namun, saat ini posisi PKB punya potensi bisa balik menyerang, menyusul sikap Fraksi Gerindra, yang tanpa diduga membela Wabup Lathifah jika PDIP akan melakukan hak interpelasi.

Itu karena Zia'ul Haq, Sekretaris DPC Partai Gerindra, menyatakan, jika kunjungan kerja (kunker) Wabup Lathifah, dengan mengajak 10 kepala OPD, ke Wapres Gibran Rakabuming Raka pada 27 April 2026 lalu itu tak ada masalah.

Baca juga: Fraksi Gerindra Kabupaten Malang Bela Wabup Lathifah Terkait Perseteruan PDIP Vs PKB

"Ayo, kita uji, apa yang dilanggar oleh Wabup. Kalau ada dugaan surat dinasnya palsu, misalnya, ya cuma kesalahan administratif, bukan kita yang membuktikannya," tutur Zia, ketua Fraksi Gerindra, Minggu (3/4/2026).

Yang dikhawatirkan banyak pihak itu, polemik PDIP melawan PKB, cuma jadi 'penyulutnya'.

Sebab, antara Gerindra dengan PDIP itu ibaratnya seperti 'jemuran lama belum kering'. Yakni, sisa-sisa permusuhan di perebutan Ketua KONI kemarin, yakni Zia dikalahkan oleh Darmadi, ketua dewan dari PDIP.

"Jika ada yang mengacungkan tangan, untuk bikin rapat paripurna, berubah jadi alat buat 'menghakimi' wabup, saya ya pasti berdiri," tutur Zia, anggota dewan tiga periode, yang dikenal vokal dan punya nyali itu.

Sementara, Abdul Qodir atau Adeng, ketua Fraksi PDIP mengatakan, pernyataan Zia, yang membela Wabup Lathifah itu bukan meredakan polemik, namun seperti sedang bawa korek api di tumpukan jerami.

Bagaimana tidak, menurut Adeng, kunker Wabup Lathifah dengan mengajak 10 kepala dinas ke Wapres itu adalah persoalan serius, namun dianggap hal lumrah.

Sebab, selain tanpa izin Bupati Sanusi, malah surat izin Bupati Sanusi buat perjalanan dinas mereka diduga dipalsukan.

Sumber: SuryaMalang
Halaman 1/2
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved