Anggaran Tidak Berpihak kepada Pengelolaan Sampah di Kota Malang

Ringkasan Berita:

• Kebijakan anggaran di Pemkot Malang belum berpihak pada persoalan sampah yang kini menjadi isu krusial, baik di tingkat daerah maupun nasional
• Anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sangat minim
• Usulan awal alokasi anggaran di DLH sebanyak Rp 142 miliar, namun yang disetujui Rp 115 miliar

SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG – Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menyebutkan kebijakan anggaran di Pemkot Malang belum berpihak pada persoalan sampah yang kini menjadi isu krusial, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Arif Wahyudi menyebut, APBD 2026 belum berpihak pada penanganan sampah. 

“Anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sangat minim,” ujar Arif Wahyudi kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (6/5/2026).

Usulan awal alokasi anggaran di DLH sebanyak Rp 142 miliar, namun yang disetujui Rp 115 miliar.

Anggaran operasional untuk sampah ditetapkan sebesar Rp 1,1 miliar pada tahun 2026.

Jumlah ini turun drastis dibandingkan anggaran tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar.

Turunnya anggaran ini dampak dari program pengalihan anggaran atau efisiensi yang dilakukan oleh Pemkot Malang.

Arif menyebut, persoalan sampah seharusnya menjadi prioritas karena telah menjadi program nasional, termasuk perhatian pemerintah pusat.

Namun, dalam pembahasan di DPRD, anggaran untuk sektor ini belum mendapat porsi yang memadai.

Baca juga: Keluhan Warga Soal Bau Sampah, Wawali Ali Muthohirin Dorong Relokasi TPS di Kota Malang

“Masalah sampah ini sudah jadi isu nasional, bahkan program prioritas Presiden."

"Tapi ketika kami suarakan, belum juga terakomodasi maksimal karena anggaran terbagi ke perangkat daerah lain,” katanya.

Ia juga menyinggung adanya beban anggaran besar di sektor lain, seperti program tertentu yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah, sehingga ruang fiskal untuk penanganan sampah menjadi terbatas.

Dengan keterbatasan anggaran tersebut, Arif mendorong DLH Kota Malang untuk lebih kreatif dalam mengelola sistem persampahan, terutama pada tahap pengangkutan dan pengelolaan di TPS.

“Dari rumah ke gerobak sebenarnya aman. Masalahnya di TPS, sering terjadi antrean dan penumpukan,” jelasnya.

Menurutnya, perbaikan manajemen waktu dan alur pengangkutan menjadi kunci untuk mengurangi penumpukan sampah.