SEGINI Gaji dan Tunjangan DPR yang Jadi Pemicu Demo Besar-besaran di Jakarta dan Sejumlah Daerah

SURYAMALANG.COM - Intip segini gaji dan tunjangan DPR yang sangat fantastis hingga menjadi pemicu demo besar-besaran di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia. 

Demo besar-besaran di depan Gedung DPR RI pada 25 dan 28 Agustus 2025 dipicu oleh sejumlah isu yang memancing kemarahan publik.

Salah satu yang memicu demo kali ini adalah rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI Banyak warga menilai kenaikan ini tidak masuk akal di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit.

Selain di depan gedung DPR RI Jakarta, aksi demo juga meluas ke berbagai wilayah seperti Makassar, Surabaya, Jambi, dan Sumatra.

Bahkan Gedung DPRD Makassar bahkan sempat dibakar, menewaskan empat orang menurut laporan terbaru. 

Baca juga: Daftar 4 Korban Meninggal Chaos-nya Demo Makassar: Gedung DPRD dan 67 Mobil Terbakar, ASN Terjebak

Baca juga: Dugaan Ahmad Sahroni Kabur ke Singapura saat Rakyat Cari DPR Setelah Kata Tolol dan Brengsek

Lalu, berapa sebenarnya gaji DPR lengkap dengan tunjangannya?

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) membeberkan penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa mencapai sekitar Rp 230 juta per bulan atau sekitar Rp 2,8 miliar per tahun.

Jumlah ini mencakup gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan.

Menurut data daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) DPR 2023–2025, negara harus menyiapkan Rp 1,6 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan 580 anggota DPR sepanjang 2025. 

Nilai tersebut meningkat dibandingkan 2023 yang sebesar Rp 1,2 triliun dan 2024 yang sebesar Rp 1,18 triliun.

Gaji Anggota DPR 42 Kali Lipat UMR Jakarta

Jika dibandingkan dengan upah minimum di DKI Jakarta sebesar Rp 5,39 juta per bulan, pendapatan anggota DPR mencapai 42 kali lipat.

Bila dibandingkan dengan upah minimum pekerja di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang hanya Rp 2,17 juta per bulan, selisihnya mencapai 105 kali lipat.

“Gaji dan tunjangan anggota DPR jauh melebihi pendapatan rata-rata masyarakat,” kata peneliti Fitra, Bernard Allvitro, dalam media briefing “Anggaran DPR RI: Antara Fungsi Konstitusionalitas dan Kemewahan Personal”, Minggu (24/8/2025).

Aturan dan Komponen Penghasilan DPR

Besaran gaji dan tunjangan anggota DPR diatur melalui Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015, serta merujuk pada PP Nomor 75 Tahun 2000.

Gaji pokok anggota DPR ditetapkan sebesar Rp 4,2 juta per bulan, Wakil Ketua Rp 4,62 juta, dan Ketua DPR Rp 5,04 juta.