Disebut Jadi Biang Kerok Demo Rusuh, Rumah Ahmad Sahroni Digeruduk Massa

Ada beberapa warga yang menjaga portal itu, sembari sesekali membukanya jika ada pengendara yang ingin masuk maupun keluar dari Jalan Swasembada Timur XXII.

Baca juga: SEGINI Gaji dan Tunjangan DPR yang Jadi Pemicu Demo Besar-besaran di Jakarta dan Sejumlah Daerah

Salah satu warga RT 06 RW 04 Kelurahan Kebon Bawang yang berjaga di portal, Idris mengatakan, langkah menutup gerbang masuk ke Jalan Swasembada Timur XXII menyusul isu yang ramai beredar di media sosial.

"Takut ada-ada demo yang tidak diinginkan. Saya warga sini. Ada isu-isu (pada mau ke sini)," ucap Idris kepada TribunJakarta.com, Sabtu sore.

Sosok Ahmad Sahroni menjadi sorotan lantaran ucapan kontroversialnya saat kisruh kenaikan tunjangan DPR RI.

Dalam salah satu keterangannya, Ahmad Sahroni mengatakan bahwa desakan membubarkan DPR yang banyak dilontarkan masyarakat usai isu kenaikan tunjangan itu adalah hal keliru.

Sahroni menyebut bahwa desakan itu adalah hal yang tolol.

"Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita," kata Sahroni dalam kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara, Jumat (22/8/2025) lalu.

Kekinian, akhirnya Ahmad Sahroni dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI dan kini hanya sebagai anggota.

Ahmad Sahrono Diminta Tanggung Jawab

Pengamat Politik Citra Institute, Effriza mengatakan, dalam insiden kerusuhan berujung korban jiwa, elite politik juga harus bertanggungjawab.

Apalagi, kata Effriza ucapan dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni yang sudah melukai hati rakyat Indonesia.

"Karena akibat ucapan, perilaku, dan tuna empati menyebabkan eskalasi demonstrasi meluas dari isu tunjangan dinas DPR kemudian diperburuk dengan tragedi wafatnya driver ojol akibat dilindas mobil aparat," kata Effriza.

Effriza pun berharap, Presiden Prabowo Subianto memiliki sikap tegas dalam kerusuhan yang terjadi selama tiga hari terakhir.

Effriza menekankan agar Presiden Prabowo membenahi lembaga-lembaga negara agar bekerja untuk kepentingan rakyat. 

"Presiden Prabowo tidak bisa sekadar menampung, mendengarkan, dan mempelajari aspirasi publik, tetapi Presiden mesti bersikap dengan membahas bersama DPR tentang keinginan publik membatalkan tunjangan dinas rumah bagi anggota DPR," terangnya.

Ia menilai, pilihan membatalkan tunjangan dinas rumah sepertinya sudah menjadi solusi.