Beda Era Jokowi dan Prabowo Menghadapi Demonstran, Mantan Seskab: Harus Ada Ban Terbakar Dulu

SURYAMALANG.COM, - Ada perbedaan yang signifikan antara era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menghadapi demonstran.

Pendapat tersebut disampaikan oleh mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) era Jokowi, Andi Widjajanto yang juga Penasihat Senior LAB 45.

Salah satu yang menjadi sorotan Andi Widjajanto adalah sikap istana sekarang yang merespons demo setelah ada sub culture atau subkultur. 

Subkultur adalah istilah yang merujuk pada sekelompok orang atau komunitas di dalam masyarakat yang lebih besar, yang memiliki norma, nilai, dan budaya unik yang membedakan mereka dari budaya dominan.

Baca juga: Usai Ijazah Jokowi Roy Suryo Ganti Target, Kini Bongkar Kejanggalan Ijazah Gibran Rakabuming

Dalam konteks demonstrasi selama pekan terakhir Agustus 2025 lalu, bentuk subkultur yang dimaksud Andi antara lain adalah pembakaran ban sampai menggoyang pagar gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan, Jakarta. 

Menurut Andi, ketika era Jokowi, ada prosedur operasi standar yang dipakai istana untuk menghadapi demonstran demi meminimalisir kerusuhan dengan melakukan dialog sedini mungkin.

“Kalau dulu protap di Istana, begitu demonya mengarah ke istana, sudah mulai masuk dari Patung Kuda ke Jalan Medan Merdeka Barat, maka Setneg, Setkab, Setpres, KSP, langsung siaga 1" kata Andi dalam program Dua Arah Kompas TV, Jumat (5/9/2025).

"Ya mulai dari level eselon 2 sampai ke tingkat Menteri,” lanjutnya. 

“Ketika saya menjabat Seskab, kami, saya dengan Pak Luhut, pernah langsung bertemu dengan mahasiswa berdiri di atas kap mobil untuk berbicara dengan mereka ketika di level eselon 2 sudah tidak bisa lagi” terangnya. 

Baca juga: Aset Fantastis Nadiem Makarim Menteri Era Jokowi Tersangka Korupsi Laptop Chromebook, Harta Rp600 M

Berbeda dengan Presiden Prabowo, menurut Andi saat ini istana baru mau bersikap dengan sub culture tunggu ada bakar ban dan pagar Gedung DPR roboh terlebih dulu.

“Akhir-akhir ini cenderung memang tidak terlihat komunikasi langsung yang dilakukan antara pendemo menyampaikan aspirasinya" terang Andi. 

"Jadi seolah-olah tadi, sudah ada sub culture, pagar DPR harus digoyang dulu, harus ada ban terbakar dulu, baru bisa menarik perhatian dari dalam,” lanjutnya. 

“Harusnya yang paling gampang adalah ketika massanya masih 50, yang massanya ini yang ditemui, daripada menemui masa yang sudah 1000, misalnya.” imbuh Andi. 

Pada penghujung Agustus 2025 hingga awal September 20025, demonstrasi dengan beragam tuntutan terjadi di sejumlah daerah bahkan berujung ricuh sampai korban tewas. 

Baca juga: DAFTAR 3 Kasus Hukum Tak Tuntas Jadi Pemicu Demo Menurut Mahfud MD, Paling Gong Kasus Pagar Laut

Setidaknya ada 10 nyawa yang hilang selama demonstrasi di berbagai daerah.

Selain korban nyawa, berdasarkan data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebanyak 3.337 demonstran ditangkap oleh pihak kepolisian dalam aksi unjuk rasa di berbagai daerah. 

Kemudian, sebanyak 1.042 orang mengalami luka dibawa ke rumah sakit.

10 Orang Hilang

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) juga melaporkan adanya dugaan praktik penghilangan orang secara paksa yang terjadi setelah gelombang demonstrasi pada Agustus 2025. 

Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, menyebut hingga 5 September 2025 pukul 19.00 WIB, pihaknya telah menerima 10 laporan orang hilang.

“Hingga 5 September 2025 pukul 19.00 WIB, total laporan orang hilang yang diterima berjumlah 10 orang" kata Dimas, Sabtu (6/7/2025).

"Dari jumlah tersebut, 7 merupakan laporan yang telah masuk sebelumnya, sementara 3 lainnya merupakan laporan baru yang diterima KontraS setelah rekap terakhir pada 4 September 2025 pukul 19.40 WIB,” imbuhnya. 

Baca juga: Dendam Pribadi Lisa Mariana Ikut Demo DPR Borong Bakpao Rp2 Juta Traktir Massa Lari Ada Gas Air Mata

Menurut Dimas, laporan tersebut terbagi dalam dua kategori.

Pertama, kasus hilang kontak yang terjadi akibat miskomunikasi atau kesalahpahaman antara pelapor dan individu yang dilaporkan.

“Kedua, adalah kasus orang yang menjadi korban penghilangan secara paksa dalam jangka pendek (short-term enforced disappearances), di mana mereka kemudian ditemukan berada dalam tahanan aparat kepolisian,” lanjutnya. 

Berdasarkan verifikasi dan temuan di lapangan, individu-individu yang ditahan dan dijadikan tersangka diduga mengalami tindakan penyiksaan hingga luka-luka.

Baca juga: Isi Konten Adu Domba Prabowo dan Jokowi Buat Kaesang Sigap Klarifikasi ke Presiden Isu Dalangi Demo

Penyiksaan dilakukan diduga untuk memaksakan status tersangka tanpa melalui proses hukum yang sah dan transparan.

Adapun daftar 10 orang yang hingga kini belum ditemukan yaitu:

- Lokasi terakhir di Cikole, Bandung: Fujian Esa Gumelar

- Lokasi terakhir di Bogor: Delta Surya Sindu Atmaja

- Lokasi terakhir di Jakarta Barat: Bima Permana Putra

- Lokasi terakhir di Jakarta Pusat:

1. Eko Purnomo

2. Heri Susanto

3. M. Miftakhul Huda

4. Muhammad Farhan Hamid

5. Reno Syahputradewo

- Lokasi terakhir di Jakarta Timur: Septian Eka Saputra

- Lokasi terakhir di Jakarta Utara: Jidane Ferdiansyah

KontraS juga membuka posko aduan untuk masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan orang hilang.

Informasi dapat disampaikan melalui hotline di nomor 089529822977 atau melalui formulir daring di bit.ly/PoskoOrangHilang.

(KompasTV/Kompas.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp