Balasan Pedas Menkeu Purbaya ke 18 Gubernur Protes Pemangkasan TKD: Rame-rame Nanti Ada Penangkapan

Sementara itu, sejumlah gubernur mengeluhkan potongan TKD oleh pemerintah pusat.

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, pemangkasan anggaran TKD Pemprov Sumut sebesar Rp 1,1 triliun untuk tahun 2026 mendatang.

Bobby, yang bersama belasan gubernur lainnya mendatangi Menkeu Purbaya di Jakarta, Selasa (7/10/2025), mengatakan, pemangkasan anggaran ini berdampak terhadap kabupaten kecil di Sumut.

"Tadi kita memberi informasi ya dampak dari pemotongan ini ke daerah-daerah. Kalau di provinsi tidak terlalu berimbas, tapi daerah terkecil itu yang saya kasihan," kata Bobby saat diwawancarai di Kabupaten Deliserdang, Selasa (7/10/2025).

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menilai pemotongan tersebut akan berimbas pada program pemerintah hingga gaji ASN daerah.

"Daerah harus memberikan gaji ASN, (pengurangan TKD) itu jadi masalah besar kita semuanya," ungkapnya usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Aceh sendiri dipangkas sekitar 25 persen dari anggaran tahun sebelumnya. Sementara daerah lain kena pemangkasan 30-35 persen.

"Itu sebenarnya jadi permasalahan kita semuanya," terangnya.

Muhazir juga meminta pemerintah pusat memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah.

"Masalah infrastruktur, di semua provinsi, kabupaten/kota banyak masalah. Jadi kami sampaikan kepada Pak Menteri supaya agar dapat dibenahi lah semaksimal mungkin di provinsi masing-masing," ujarnya.

Senada, Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda mengatakan semua Pemda tidak setuju dengan pemotongan TKD tersebut.

"Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar" kata Sherly usai pertemuan, Selasa (7/10/2025).

"Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70 persen, itu berat untuk pembangunan infrastruktur," tuturnya. 

Keterangan APPSI

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, pada pertemuan tersebut berbagai kepala daerah menumpahkan keluh kesahnya ke Bendahara Negara. 

Pasalnya, penurunan TKD 2026 yang dialami oleh banyak pemda menimbulkan dampak ke belanja daerah. Terlebih bagi pemda yang pendapatan asli daerah (PAD) kecil.