Balasan Pedas Menkeu Purbaya ke 18 Gubernur Protes Pemangkasan TKD: Rame-rame Nanti Ada Penangkapan

"Kami hari ini sengaja dari APPSI, sengaja meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh-kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah luar biasa turunnya" ujar Haris setelah pertemuan.

"Makanya dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa-apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait dengan keberlangsungan pembangunan di daerahnya," sambungnya. 

Penurunan anggaran TKD membuat tidak sedikit pemda yang bakal kesulitan untuk menggaji pegawai dan melaksanakan program pembangunan daerah. 

Haris mengungkapkan, di Provinsi Jambi sendiri alokasi anggaran TKD berkurang dari Rp 4,6 triliun pada tahun ini menjadi Rp 3,1 triliun pada 2026 mendatang. 

Pengurangan ini berasal dari dana alokasi khusus (DAU), dana bagi hasil (DBH), maupun anggaran tunda salur. Dia khawatir kondisi ini bakal mempengaruhi kinerja pegawai pemda menjadi tidak maksimal. 

Berikut daftar Gubernur yang hadir pada audiensi dengan Menkeu Purbaya:

1. Jambi 
2. Kalimantan Timur 
3. Kalimantan Utara 
4. Kep. Bangka Belitung 
5. Banten 
6. Kepulauan Riau 
7. Jawa Tengah 
8. Sulawesi Tengah 
9. Maluku Utara 
10. Sumatera Barat 
11. DI Yogyakarta 
12. Papua Pegunungan 
13. Bengkulu 
14. Aceh 
15. Sumatera Utara 
16. Lampung 
17. Sulawesi Selatan 
18. NTB

Mahfud MD Puji Purbaya Sikat Korupsi

Sementara itu, sejumlah kebijakan Purbaya membuat Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memuji kinerja Menkeu. 

Sebagai Menkeu baru yang menggantikan Sri Mulyani, Purbaya dinilai memiliki sikap tegas, berani dan berpihak pada rakyat. 

Purbaya, kata Mahfud MD, tidak menambah beban masyarakat dengan pajak-pajak baru.

Sebaliknya, Purbaya berhasil mendorong efektivitas dan efisiensi di berbagai instansi pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Sehingga menurut Mahfud MD, kinerja Purbaya patut diapresiasi.

'Salut kepada Menkeu Pak Purbaya. Dia tidak membebani rakyat dengan pungutan pajak-pajak baru' tulis Mahfud melalui akun X (Twitter) pribadinya @mohmahfudmd, Senin (6/10/2025). 

'Dia sikat korupsi. Dia lakukan efektifitas dan efisiensi di Kementerian/Lembaga & BUMN. Dia mulai hantam korupsi dan ilegalitas di perpajakan dan kepabeanan. Terus maju, Pak. Bravo,' pungkas Mahfud.

(Tribunnews.com/Tribun-Medan.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp