Alasan Purbaya Berani Prediksi Prabowo Bisa Lengser Februari 2026, 3 Hari Beruntun Jumpa Presiden

SURYAMALANG.COM, - Muncul dalam acara Investor Daily Summit 2025 di Jakarta International Convention Centre (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa berbagi cerita soal penunjukkan dirinya sebagai Menkeu. 

Purbaya mengungkap mengenai prediksinya yang berani berkata Presiden Prabowo Subianto bisa lengser pada Februari 2026 gara-gara ancaman ekonomi. 

Purbaya juga menjelaskan isi pertemuannya selama tiga hari berturut-turut dengan Prabowo sebelum akhirnya posisi Sri Mulyani dicopot. 

Menurut Purbaya, penunjukannya sebagai Menkeu baru bukan sekadar pergantian jabatan, namun tersimpan dinamika politik dan ekonomi yang kompleks. 

Baca juga: Angin Segar Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan, Mulai Kapan? Purbaya Jawab Isu Kenaikan Iuran

Purbaya "menakut-nakuti" Prabowo dengan prediksi lengser pada Februari 2026 karena alasan yang jelas, yakni kekhawatiran akan stabilitas pemerintahan di tengah perlambatan ekonomi yang mengancam.

Menyebut dirinya "ekonom dan setengah dukun", Purbaya menilai perlambatan ekonomi yang terus berlanjut akan memicu demonstrasi besar-besaran dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

Purbaya mencontohkan demonstrasi yang terjadi pada 25–30 Agustus 2025 sebagai dampak langsung dari kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat.

"Tapi waktu ekonominya diperlambat, rakyat susah, turunlah demo besar-besaran. Demo yang terjadi sebulan lalu, itu karena dampak dari ekonomi yang melambat secara signifikan," ujar Purbaya, Kamis. 

Menurut Purbaya, jika arah kebijakan ekonomi tidak segera diubah, maka aksi protes akan terus terjadi setiap minggu dan semakin memburuk.

"Kalau kita tidak mengubah arah kebijakan ekonomi saat itu atau sekarang, kita akan terus mengalami demo dari minggu ke minggu dan semakin parah," terangnya. 

"Hitungan saya sebagai ekonom dan setengah dukun, Februari tahun depan akan terjadi pergantian kekuasaan yang cost-nya buat masyarakat mahal," imbuhnya.

Purbaya menyebut analisisnya tersebut juga disadari oleh Prabowo. 

3 Hari Beruntun Jumpa Presiden

Kekhawatiran Prabowo terhadap situasi ekonomi membuatnya memanggil Purbaya selama tiga hari berturut-turut sebelum akhirnya melantik sang ekonom sebagai Menkeu pada 8 September 2025.

Dalam pertemuan pertama di Hambalang, Purbaya hanya duduk dan menyimak diskusi Prabowo dengan orang lain selama tiga jam.

Pertemuan serupa terjadi keesokan harinya, dan baru pada 7 September 2025, sehari sebelum pelantikan, Purbaya menyampaikan prediksinya tentang potensi lengsernya Prabowo jika masalah ekonomi nasional tidak segera ditangani.

Setelah menjabat, Purbaya langsung menunjukkan ketegasannya dalam mengelola keuangan negara.

Salah satu kebijakan kontroversialnya adalah melarang Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menggunakan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun untuk membeli valuta asing seperti dolar AS.

Baca juga: Viral Momen Menkeu Purbaya Makan Siang Ayam Penyet Sambel Ijo di Warung Tenda, Telihat Santai

Dana tersebut ditempatkan sebagai deposito dengan tujuan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil agar bisnis dan konsumsi masyarakat meningkat.

"Kalau beli dollar saya sikat dia. Saya pengawas Danantara, masih bisa nyikat," tegas Purbaya dalam acara Investor Daily Summit.

Purbaya menilai, pembelian dolar AS menggunakan dana pemerintah dapat melemahkan nilai tukar rupiah dan merusak kebijakan fiskal yang telah dirancang.

Purbaya bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk sabotase terhadap kebijakan pemerintah.

"Kalau uang Rp 200 triliun dibeli dollar AS, apa dampaknya untuk saya? untuk saya rugi karena saya akan membiayai pelemahan nilai tukar. Uangnya dipakai untuk menyerang nilai tukar," ujarnya.

Meski demikian, Purbaya tetap optimistis terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.

Purbaya menyebut, posisi uang primer (base money/M0) per September 2025 tumbuh 13,2 persen, jauh lebih rendah dibandingkan saat krisis moneter 1998 yang mencapai lebih dari 100 persen.

Menurut Purbaya, kondisi ini masih tergolong aman dan risiko pelemahan nilai tukar akibat injeksi dana pemerintah masih kecil.

"Dalam keadaan sekarang sih antara 20–30 persen masih aman, sedangkan kita baru di 13 persen. Jadi masih kecil risiko uang yang saya inject tadi menimbulkan pelemahan nilai tukar yang signifikan," jelasnya.

Pecat 26 Pegawai Dirjen Pajak

Terbaru, Purbaya memecat 26 pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diduga menyalahi aturan bahkan diduga menyelewengkan anggaran. 

Purbaya mengatakan, pihaknya telah melakukan bersih-bersih khususnya di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan tak kenal ampun untuk pelanggaran apalagi rang-orang yang menerima suap.

"Mungkin dia (Dirjen Pajak Bimo Wijayanto) nemuin orang-orang (pegawai DJP) yang menerima uang, yang enggak bisa diampuni lagi, ya dipecat," kata Purbaya ditemui di Gedung Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Purbaya menegaskan, hal ini memberi pesan kepada teman PNS Pajak lain untuk tidak main-main lagi.

"Ya biar saja (pegawai DJP dipecat), kita lakukan pembersihan di situ. Message-nya adalah ke teman-teman Pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi!" ujar Purbaya.

Selain 26 pegawai dipecat, masih ada 13 pegawai lainnya sedang diproses.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan, pemecatan karyawan itu tidak lain karena mereka melanggar dan demi mengembalikan kepercayaan publik.

"Dengan sangat menyesal, kami telah memberhentikan 26 karyawan. Hari ini, ada tambahan 13 kasus yang sedang saya tangani,” ujar Bimo dalam acara peluncuran Piagam Wajib Pajak di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Jumat (3/10/2025).

Baca juga: Daftar Harga Asli BBM, Elpiji, Listrik Tanpa Subsidi Dibongkar Purbaya: LPG 3 Kg Rp42 Ribu

Bimo menuturkan, tindakan tegas ini dilakukan tanpa pandang bulu. Ia berkomitmen untuk memecat siapa pun yang terbukti melakukan kecurangan, sekecil apa pun nilainya.

“Seratus rupiah saja jika ada fraud, saya akan pecat. Handphone saya terbuka untuk para whistleblower dari Bapak dan Ibu sekalian, dan saya jamin keamanannya,” tegasnya.

Menurut Bimo, langkah bersih-bersih ini merupakan bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan wajib pajak.

"Memasuki bulan keempat saya menjabat, saya ingin menegaskan bahwa kami terus berbenah, memperbaiki diri, dan membersihkan institusi ini,” katanya.

Bimo menambahkan, kepercayaan publik adalah modal sosial paling penting dalam sistem perpajakan modern.

Tanpa kepercayaan, kepatuhan sukarela sulit tercapai dan tanpa kepatuhan sukarela, efektivitas negara dalam mengumpulkan penerimaan akan menurun.

Untuk itu, Bimo berharap langkah-langkah pembenahan internal dapat meyakinkan masyarakat jika hak dan kewajiban wajib pajak benar-benar dijamin, sebagaimana tertuang dalam Piagam Wajib Pajak yang baru saja diluncurkan.

(Tribunnews.com/Kontan.co.id)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp