Kota Malang Siap Sambut Program Aglomerasi Sampah Malang Raya, Sampah Diolah Jadi Energi Listrik
Digitalisasi Koperasi Merah Putih di Kota Malang Dikendalikan Pusat, Diskominfo Belum Dilibatkan
Menteri Meutya Hafid Janjikan Dukungan Transformasi Digital untuk Koperasi Merah Putih Kota Malang
Pemkot Malang terus mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MGB) untuk mencerdaskan anak bangsa dan menekan angka stunting
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa Pemkot Malang telah menyiapkan lahan di kawasan TPA Supit Urang.
DPRD Kota Malang mendorong eksekutif bisa bergerak maksimal mengimplementasikan program nasional yang dilakukan di daerah.
Wahyu mengatakan, jika realisasi program tersebut dilaksanakan tahun ini, Pemkot Malang bisa segera mencarikan tempat.
Sektor restoran masih menghadapi kebingungan soal royalti lagu. Hal ini lantaran sosialisasi untuk restoran tidak seintensif ke hotel.
Kota Malang disebut telah memiliki Surat Edaran pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, namun aturan tersebut disebutnya tidak berjalan efektif.
Lonjakan permintaan terbesar kostum pejuang datang dari kalangan mahasiswa, khususnya Universitas Brawijaya Malang yang menjadi penyewa terbanyak.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol mengatakan akan menyelenggarakan program pengelolaan sampah berbasis aglomerasi di kawasan Malang Raya
Permintaan kostum tematik yang berkaitan dengan perayaan kemerdekaan seperti pakaian adat, busana pahlawan, hingga kostum ala Belanda meningkat pesat
Lurah Purwantoro, Dwi Cahyono, apresiasi antusiasme warga dalam acara yang terselenggara berkat kerja sama antara Tribun Jatim Network dengan RW 22.
Sejumlah warga kota Malang mengaku tidak terlalu tahu mengenai kebijakan tarif PBB terbaru.
Dishub Kota Malang akan menyinkronkan pelayanan dari Pemprov dengan di Pemkot Malang perihal transportasi publik.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat Pastikan PBB 2026 Tidak Naik, Tarif Rp 30 Ribu Digratiskan!
DPRD Kota Malang memastikan akan mengawal ketat pelaksanaan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar berpihak pada masyarakat.
DPRD Kota Malang menekankan pentingnya peningkatan tata kelola, inovasi layanan, dan pemanfaatan peluang transformasi digital BPR Tugu Artha
Ranperda yang disetujui tersebut mengatur perubahan nomenklatur BPR sesuai ketentuan Undang-Undang terbaru, BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
Dengan stok medium yang kosong dan pasokan dari produsen yang tersendat, Situasi ini perlu intervensi kebijakan harga gabah.