Malang Raya

DKP Kota Malang Kukuhkan Ruang Terbuka Hijau Jalur, Ini Fungsinya . . .

Kepala DKP, Erik Setyo Santoso mengatakan, sepadan dan median jalan paling efektif dijadikan RTH karena ruang hijau luas sudah sulit diperlebar

DKP Kota Malang Kukuhkan Ruang Terbuka Hijau Jalur, Ini Fungsinya . . .
SURYA/Galih Lintartika
Ilustrasi 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang mengukuhkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalur melalui Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor 188.45/184/35.73.112/2016 tentang Penetapan Taman Kota, Hutan Kota dan Jalur Hijau.

Yang termasuk dalam RTH Jalur adalah sepadan dan median jalan yang luasnya antara 1-2 meter. Contoh RTH Jalur antara lain sepadan jalan di Jalan Semeru, Jalan Ijen, Jalan Dieng, dan Jalan Veteran. Jalur itu dikukuhkan agar lahan yang tersisa tidak bisa dialihfungsikan untuk keperluan lain. Misalnya, untuk pelebaran jalan atau tempat berdagang Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kepala DKP Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengatakan, sepadan dan median jalan paling efektif dijadikan RTH karena ruang hijau luas sudah sulit diperlebar.

"Dulu orang selalu berpikir bahwa RTH hanya area taman atau hutan kota yang bentuknya kotak, atau lingkaran. Padahal RTH jalur juga efektif untuk menambah luas area RTH," kata Erik.

Dalam dua tahun terakhir, DKP gencar menambah ruang terbuka di sepadan dan median jalan. DKP mengklaim ada tambahan 2 persen RTH yang di bawah wewenang DKP dari total 100.000-an meter persegi. RTH yang dimaksud, yakni taman, hutan kota, dan jalur hijau.

"Stategi kami, ruang sekecil apapun coba kami olah. Yang kelihatannya tidak produktif, seperti sepadan dan median jalan, kami beri sentuhan menari," katanya.

Contoh lain, pihaknya juga memberi sentuhan pada Taman Kawi yang lokasinya tak kecil. "Meski kecil, itu tetap bisa menjadi ruang publik yang hijau dan punya manfaat," imbuh Erik.

Menurutnya, pemanfaatan jalur-jalur kecil untuk RTH juga hemat biaya. Ia mengatakan, DKP tak perlu menggarap proyek besar hanya untuk pembenahan RTH jalur.

Idealnya sebuah kota memiliki RTH minimal 30 persen dari total kawasan. Selain RTH yang ada di dalam wilayah DKP, ada juga RTH lain seperti RTH privat yang ada di pekarangan dan rumah warga.

Catatan SURYAMALANG.COM, luasan RTH di Kota Malang masih belum memenuhi standar.

Sekadar untuk diketahui, penetapan SK Wali Kota tersebut sekaligus mencabut Surat Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/383/35.73.112/2013 tentang Penetapan Lokasi Taman Kota dan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/220/35.73.112/2013 tentang Penetapan Lokasi Hutan Kota.

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: eko darmoko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved