Malang Raya

Pemda Harus Terapkan Layanan Berstandar ISO Sistem Anti Penyuapan

Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang Wahyu Setianto menegaskan pihaknya menyambut baik rekomendasi itu.

Pemda Harus Terapkan Layanan Berstandar ISO Sistem Anti Penyuapan
SURYAMALANG.COM/Sri Wahyunik
Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang Wahyu Setianto 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Badan Standarisasi Nasional (BSN) mengharapkan Pemerintah Daerah menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2006 Sistem Anti Penyuapan.

Penerapan SNI ISO ini menjadi salah satu rekomendasi dalam forum Stakeholder Engagement in ISO Activities for Economic Development di Nusa Dua, Bali, Rabu (9/5/2018) lalu.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang Wahyu Setianto menegaskan pihaknya menyambut baik rekomendasi itu.

"Itu merupakan standar mutu internasional. Jadi tentunya kami akan melakukan. Karena ketika kami melakukan pengadaan barang dan jasa memakai standar ISO itu akan membuat proses transparan dan jauh dari tindakan koruptif," tegas Wahyu kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (11/5/2018).

Wahyu yang mengikuti forum itu menegaskan standar ISO itu sudah diatur oleh BSN. "Jadi nanti penyedia barang harus mengantongi SNI ISo itu. Bahkan secara administrasi Pemkot juga mengantongi standar ISO ini," tegasnya.

Jika penyedia layanan, serta penyedia barang mengantongi sertifikasi sesuai standar mutu ini maka pekerjaan bisa diukur secara transparan dan mudah.

Sementara itu melansir dari rilis Humas Pemkot Malang, Kepala BSN Bambang Prasetya mengatakan SNI ISO 37001:2016 ini dikeluarkan sejalan dengan Instruksi Presiden 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi.

Penerapan sistem manajemen anti penyuapan dalam sebuah organisasi termasuk pemerintah daerah sangat penting. Utamanya, lanjut Bambang, dalam konteks pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka sistem ini cukup krusial dan penting untuk diterapkan dalam mencegah tindakan koruptif.

"Kami berharap dengan adanya ISO ini bagian dari upaya mencegah praktik korupsi dan mengedepankan model transparansi dan akuntabilitas," kata Bambang.

Penerapan SNI ISO 37001: 2016 ini mengadopsi identik dari ISO 37001: 2016 Anti Bribery Management Systems-Requirements with Guidance for Use.

SNI ini dikembangkan dari awal guna memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk pengakuan internasional terhadap sertifikat sistem manajemen anti penyuapan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di Indonesia.

Terpisah, Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi, menyambut baik rekomendasi dari BSN terkait penerapan sistem manajemen anti suap yang tertuang dalam ISO SNI 37001:2016.

Penggunaan standarisasi tersebut mampu mencegah terjadinya praktik suap dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah. "Pemkot Malang sangat menyambut baik rekomendasi BSN tersebut karena mampu meminimalisir praktik suap," ujar Wahid.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Insani Ursha Jannati
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help