Surabaya
Rahasia Pemprov Jatim Atasi Krisis di DPRD Kota Malang, Semua Serba Online
Pemprov Jatim menggunakan jalur tak biasa untuk mengatasi krisis pemerintahan di Kota Malang.
Penulis: faiq nuraini | Editor: Zainuddin
lihat foto
SURYAMALANG.COM, SURABAYA – Gubernur Jatim, Soekarwo kemungkinan akan meneken SK Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Malang pada Sabtu (8/9/2018) malam.
Selanjutnya para pengganti anggota DPRD yang terjadi tersangka di KPK itu akan dilantik pada Senin (9/9/2018).
Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim, Benny Sampirwanto menuturkan saat ini semua pihak akan berupaya pemerintahan dan DPRD di Kota Malang tidak lumpuh.
( Baca juga : Istri Mantan Ketua DPRD Kota Malang Lihat Langsung Suami dan Teman Hitung Uang )
“Gubernur terus mempercepat dengan ‘kearifan lokal’ agar pemerintahan di Kota Malang tidak mandek.”
“SK PAW DPRD Kota Malang paling sudah diteken pada Sabtu malam,” jelas Benny kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (6/9/2018).
Saat ini semua stake holder berada dalam satu persepsi.
( Baca juga : Jennifer Dunn Dikabarkan Bebas Rabu Kemarin, Tapi Petugas Rutan Ungkap Fakta yang Berbeda )
Pemerintah maupun partai sepakat mempercepat proses PAW sehingga roda pemerintahan di Kota Malang tetap jalan.
Sehingga proses APBD segera dituntaskan.
Proses PAW massal itu diawali dari penunjukan pengganti oleh partai pengusung.
( Baca juga : Info Pemadaman Listrik PLN Kamis 6 September 2018, Ada Pemulihan Pembangkit Pacitan dan Paiton )
Kemudian disahkan DPRD, dan disampaikan ke wali Kota Malang.
Kemudian SK PAW itu ditandatangani Gubernur Jatim.
Gubernur Jatim telah memilih terobosan guna percepatan proses pergantian anggota DPRD yang terkena kasus hukum di KPK itu.
( Baca juga : Elly Sugigi Fitting Baju Pengantin Bareng Kekasih, Busanannya Udah Serasi Banget, Mau Nikah? )
Semua berkas tidak lagi diproses manual, tetapi akan diproses secara online.
“Semua berkas diurus di Kota Malang. Ada desk satgas PAW di sana.”
“Satgas ini ditempatkan di kantor DPRD kota Malang,” kata Benny.
( Baca juga : Dept Collector Gadungan Teror Warga Tulungagung, Jadikan Anak-anak sebagai Mangsa )
Desk PAW itu diisi KPU Jatim, KPU Kota Malang, Biro Pemerintahan Pemprov Jatim, Biro Hukum Pemprov Jatim, Bagian Pemerintahan Pemprov Jatim, Bagian Hukum Pemkot Malang, dan perwakilan partai.
“Demi kelancaran roda pemerintahan di Kota Malang, kami optimis PAW bisa dituntaskan dalam waktu tiga hari,” tandas Benny.
