Dinkes Malang Siapkan Dana Kapitasi BPJS untuk Puskesmas Rp 3,5 Miliar

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Jawa Timur mengusulkan penambahan dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dikelola Puskesmas sebesar Rp 3,5 miliar di perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2015.

Dana kapitasi itu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas.

Kepala Dinkes Kota Malang, Asih Tri Rachmi Nuswantari mengatakan, jumlah peserta BPJS Kesehatan yang berobat langsung ke Puskesmas meningkat. Otomatis dana operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas ikut meningkat.

"Pelayanan BPJS di Pusekesmas meningkat, kami usulkan ada tambahan dana kapitasi di Puskesmas Rp 3,5 miliar," kata Asih, Minggu (28/6/2015).

Dikatakan Asih, penambahan dana kapitasi itu untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Salah satunya untuk membayar bidan, pembelian obat-obatan, dan fasilitas lain. Dana kapitasi itu langsung dikelola sendiri oleh masing-masing Puskesmas.

"Biasanya, dalam setahun anggarannya Rp 12 miliar. Ini ada peningkatan sekitar Rp 3,5 miliar," ujarnya.

Di sisi lain, kata Asih, beban anggaran untuk menanggung kesehatan warga pemegang surat pernyataan miskin (SPM) di Kota Malang berkurang. Pada 2014, Dinkes mengalokasikan anggaran Rp 18 miliar untuk membiayai kesehatan warga pemegang SPM. Sekarang, Dinkes hanya menganggarkan Rp 10 miliar untuk biaya kesehatan warga pemegang SPM.

"Karena sebagian banyak warga pemegang SPM sudah kami ikutkan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Otomatis warga pemegang SPM berkurang," katanya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Hadi Susanto mengatakan, tidak mempermasalahkan penambahan dana kapitasi BPJS di Puskesmas. Penambahan dana kapitasi itu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Tetapi, ia tetap akan mengawasi penggunaan dana kapitasi di Puskesmas.

"Pas raker (rapat kerja) dengan Dinkes sempat kami tanyakan alasan penambahan dana itu. Ternyata untuk peningkatan pelayanan kesehatan sekaligus penambahan tenaga di Puskesmas. Kami tidak masalah, asalkan praktiknya harus benar-benar terlaksana," katanya.

(Samsul Hadi)