Blitar

Hakim Pengadilan Negeri Blitar Membebaskan Pengusaha Tambang, Ini Pertimbangannya!

"Terdakwa selama ini hanya menerima hasil tambang dari masyarakat yang menambang secara manual di sepanjang Kali Lekso," kata Yapi.

Hakim Pengadilan Negeri Blitar Membebaskan Pengusaha Tambang, Ini Pertimbangannya!
surya/imam taufiq
Embun, sedang menyalami hakim usai divonis bebas pada persidangan di PN Blitar, Selasa (29/12) siang. 

SURYAMALANG.COM, BLITAR - Susilo Prabowo, pengusaha tambang di Kabupaten Blitar, akhirnya divonis bebas pada persidangan  Pengadilan Negeri (PN) Blitar, Selasa (29/12) siang.

Dia tidak terbukti menambang sendiri, tetapi mengelola hasil tambang dari penambang manual.

"Itu pertimbangan kami, kalau terdakwa selama ini hanya menerima hasil tambang dari masyarakat yang menambang secara manual di sepanjang Kali Lekso (Kecamatan Wlingi)," kata Dr Yapi SH MH, ketua majelis hakim saat membacakan putusan.

Pertimbangan lainnya, menurut Yapi, masyarakat menambang untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Pemerintah daerah juga tak melarang masyarakat mengambil batu kali (batu brongkot) di sepanjang Kali Lekso tersebut.

"Jadi, kasihan pada masyarakat, kalau mengambil batu kali saja harus mengurus izin khusus karena tak ada dampaknya. Justru, itu akan mengurangi pendangkalan, termasuk mengurangi banjir juga," paparnya.

Karena itu, papar Yapi, apa yang dilakukan terdakwa, tak memenuhi unsur pasal 161 UU RI No 4 tahun 2009 tentang pertambangan. Sebab, ia bukan menambang atau menggali tanah, melainkan hanya menerima dan mengelola hasil tambang dari masyarakat.

"Karena tak memenuhi unsur tersebut, yang bersangkutan divonis bebas," tegas Yapi.

Begitu divonis bebas, Embun--panggilan Susilo Prabowo, yang duduk di kursi terdakwa, langsung berdiri, dan menyalami hakim, jaksa dan kuasa hukumnya, Suyanto SH.

Menanggapi vonis bebas itu, Hargo Bawono SH, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar, akan kasasi ke MA. "Itu karena vonisnya tak sesuai dengan tuntutan JPU," paparnya.

Seperti diketahui, pada persidangan sebelumnya, Selasa (23/11/2015) lalu, JPU menuntut hukuman pada terdakwa, hukuman penjara enam bulan, denda Rp 5 juta subsider 3 bulan kurungan.

Tuduhan JPU, terdakwa dianggap melanggar pasal 161 UU RI No 4 tahun 2009 tentang pertambangan. Dia tak punya izin menampung, mengangkut, mengelola bahan hasil tambang. Semestinya, menurut JPU, ia harus memiliki izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Kasus ini sendiri mencuat setelah Polres Blitar mendatangi pabrik pengelolaan tambang milik terdakwa, di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wlingi. Selanjutnya, pabrik pemecah batu itu di-police line oleh polres.

Penulis: Imam Taufiq
Editor: musahadah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved