Ketua DPC PPP Kabupaten Malang Anggap Ngawur Menteri Hukum dan HAM

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Malang, Solikin mengecam sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly.

Solikin menilai, Kemenkumham sengaja membunuh PPP pelan-pelan. Sebab setelah putusan MA yang memenangkan kubu Djan Faridz, Menteri Hukum dan HAM justru mengembalikan kepengurusan ke Muktamar Bandung, yang digelar 2011 silam.

“Menteri Hukum dan HAM sudah benar dengan mencabut SK kepengurusan Romi. Namun dia ngawur karena mengembalikan kepengurusan PPP ke Muktamar Bandung,” ujar Solikin, Senin (22/2/2016).

Menurutnya, kepengurusan hasil Muktamar Bandung sudah demisioner.

Mengembalikan kepengurusan ke Muktamar Bandung, sama saja membangkitkan sesuatu yang sudah mati.

Seharusnya, setelah mencabut SK Romi, Menkumham mengembalikan kepengurusan ke Mukmatar Jakarta.

Solikin mengancam akan menggerakan massa DPC Malang untuk demomstrasi ke kantor Kemenkumham.

Langkah ini sebagai bentuk protes, karena Yasonna tidak becus mengurusi hukum.

“Diangkat menjadi Menkumham, tapi perilakunya justru melanggar hukum. Kami menuntut agar Presiden Jokowi menegur Menkumham,” tandasnya.