Buruh Kediri Desak Sanksi Perusahaan Tak Bayar Sesuai UMK

SURYAMALANG.COM, KEDIRI - Aksi memperingati Hari Buruh sedunia di Kediri diisi pawai simpatik. Aksi yang melibatkan puluhan massa gabungan buruh, ormas dan pegiat LSM berkeliling Kota Kediri, Minggu (1/5/2016).

Sedangkan tuntutan yang disuarakan mendesak kepada pengusaha untuk membayar upah sesuai dengan upah minimal kabupaten/kota (UMK). Saat ini upah UMK di Kediri berkisar Rp 1.400.000 per bulan.

Namum dalam praktiknya masih banyak perusahaan di Kediri yang membayar buruhnya dibawah UMK. Terlebih para pekerja di toko dan supermarket rata-rata upahnya masih jauh di bawah UMK.

"Kami mendesak pemerintah baik Pemkab dan Pemkot Kediri untuk memberi sanksi tegas kepada pengusaha yang tidak mematuhi UMK," tegas Taufik Dwi Kusuma, korlap aksi.

Tuntutan lainnya meminta pemerintah dan pengusaha untuk memberikan jaminan kesehatan gratis kepada buruh dan keluarganya.

"Sehat adalah hak rakyat yang harus diberikan secara gratis, berkualitas dan tanpa syarat," tandasnya.
Taufik juga menambahkan, menolak sistem outsourching serta meminta pemerintah untuk menghapus kebijakan ketenagakerjaan sistem outsourching.

"Sistem outsourching tidak memberikan kepastian kerja dan karir. Selain itu menghilangkan hak pekerja untuk mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan kesehatan, kesejahteraan dan pensiun," ungkapnya.

Sementara kepada para buruh diserukan untuk menolak kebijakan upah murah dan menuntut kepada pemerintah menetapkan UMK yang layak bagi pekerja.

"Terapkan konsep hubungan industrial Pancasila yang sebenarnya sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis, adil dan manusiawi," tambahnya.

Aksi gabungan memperingati Hari Buruh sedunia ini berangkat dari Monumen Simpang Lima Gumul (SLG), kemudian singgah di Kantor Pemkab dan Pemkot Kediri. Aksi berakhir di Alun-alun Kota Kediri. Aksi ini juga mengusung spanduk dan poster berisi tuntutan para buruh