Malang Raya

Tak Ada Tambahan Mobil Ambulans, tapi Kendaraan Dinas dan Operasional Dianggarkan Rp 8 Miliar

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) mengajukan anggaran Rp 1,3 miliar untuk kendaraan operasional.

Penulis: Aflahul Abidin | Editor: fatkhulalami
SURYAMALANG.COM/Hayu Yudha Prabowo
M Anton, Wali Kota Malang saat membagikan secara simbolis paket sembako pada warga kurang mampu dalam Sedekah Bumi, Kelenteng Eng An Kiong, Kota Malang, Senin (29/8/2016). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Jumlah ambulans milik Pemerintah Kota Malang tak akan ditambah, baik melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) maupun APBD 2017. Sebanyak 34 unit yang dimiliki saat ini dianggap sudah mencukupi.

Unit-unit itu terbagi di beberapa instansi, yakni dua unit di tiap-tiap puskesmas, dua unit di Pusat Pelayanan Olahraga dan Kesehatan, serta dua unit di sakit bersalin.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Asih Tri Rachmi menjelaskan, kondisi ambulans yang ada masih bagus. Terbaru, pengadaan ambulans terjadi pada 2015. Sementara ambulans yang usianya sudah tua juga sudah tidak dioperasionalkan.

"Mobil paling tua banyak. Dulu pernah ada dari bantuan pusat yang usianya sudah tua. Tapi karena tidak ada surat-suratnya jadi tidak bisa dipakai. Jadi tidak kami hitung," ucapnya, Rabu (5/10/2016).

Kebutuhan ambulans, kata dia, juga memanfaatkan kendaraan milik masyarakat. Ini, misalnya, masuk dalam program Kelurahan Siaga.

Menurut Asih, catatan Dinas Kesehatan menunjukkan seluruh kelurahan yang berjumlah 57 memiliki ambulans yang memanfaatkan kendaraan milik warga. Ambulans ini terutama untuk memfasilitasi angkutan persalinan di masing-masing wilayah.

Pemanfaatan kendaraan pribadi masyarakat buat ambulans akan tetapi belum beroperasi secara optimal.

"Itu semampu mereka. Sebisa mereka saja. Tuntutan diri dengan mobil pribadi kan masih banyak. Untuk ngurusin orang lain masih semampu mereka," imbuhnya.

Pembiayaan operasional ambulans pada program Kelurahan Siaga dilakukan mandiri. Anggaran untuk kendaraan itu terlepas dari Dinas Kesehatan. Dari 57 kelurahan yang ada, penyediaan ambulans yang dikelola bagi pada Keluaraga Siaga baru optimal di sedikit kelurahan. Dua di antaranya ada di Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, dan Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen.

“Visi Indonesia Sehat pada 2010 enggak tercapai. Sekarang visi barunya Indonesia Sehat Mandiri. Pemberdayaan Keluarga Siaga termasuk di dalamnya. Pemerintah hanya sebagai fasilitator. Masyarakat turut berperan serta,” ungkap Asih.

Pihak puskesmas mengamini pernyataan Asih. Kepala Puskesmas Mojolangu, Ina Krisnawati, mengatakan, dua ambulans yang dimiliki puskesmas itu sudah mencukupi operasional.

Menurutnya, puskesmas juga tak setiap hari menggunakan ambulans. Dalam pengalamannya, minim sekali pasien yang sampai harus mengantre untuk mendapat layanan ambulans.

“Banyak dipakai buat merujuk pasien,” ujar Ina mencontohkan salah satu aktivitas yang paling sering digunakan menggunakan ambulans.

 Wali Kota Malang M Anton berpendapat, kebutuhan tambahan ambulans masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari usulan yang masuk ke pemkot lewat Musrembang. Ia bakal mencoba mengusulkan pengadaan ambulans baru pada APBD 2017.

Ia menyebut, kebutuhan ambulans juga lebih dibutuhkan ketimbang kendaraan operasional lain yang jumlahnya sudah cukup banyak.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved