Breaking News:

Malang Raya

Gara-Gara Air, Pemkab Malang 'Terbakar Emosi' Menyikapi Ulah Pemkot Malang

"Sikap tidak ada respon atas surat yang kami kirim dan dikirim oleh Bapak Bupati sudah mengecewakan," kata Didik Gatot Subroto, Rabu (2/8/2017)

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: eko darmoko
Tribunnews.com
ilustrasi 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Kecilnya kompensasi yang diperoleh Kabupaten Malang dari pemanfaatan sumber air oleh PDAM Kota Malang semakin keras direspon DPRD Kabupaten Malang.

Pasalnya, DPRD Kabupaten Malang ternyata sudah mengirimkan dua surat ke PDAM Kota Malang terkait perubahan kompensasi pemanfaatan sumber air di Kabupaten Malang.

Bahkan, Bupati Malang juga menyusul telah mengirimkan surat ke PDAM Kota Malang terkait Perjanjian Kerja sama (PKS) pemanfaatan sumber air.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan, belum adanya respon dan tanggapan atas surat yang dikirim DPRD dan Bupati Malang oleh PDAM Kota Malang merupakan bentuk tidak adanya perhatian.

Padahal, peninjauan PKS pemanfaatan sumber air tersebut dinilai sangat penting dalam upaya menaikkan pemasukan PAD bagi Kabupaten Malang.

"Sikap tidak ada respon atas surat yang kami kirim dan dikirim oleh Bapak Bupati sudah mengecewakan," kata Didik Gatot Subroto, Rabu (2/8/2017).

Dijelaskan Didik, besaran nilai kompensasi yang didapatkan Kabupaten Malang dalam pemanfaatan sumber air sangat tidak adil.

Sumber air dari Kabupaten Malang telah digunakan oleh PDAM Kota Malang dijual ke pelanggan dengan tarif diatas Rp 3.000 per meter kubik. Kabupaten Malang sebagai pemilik sumber air hanya mendapatkan kompensasi Rp 80 per meter kubik.

"Ini yang menjadi persoalan, kompensasi yang didapat Kabupaten Malang sangat kecil. Seharusnya bisa berbagi pendapatan dari pemanfaatan secara adil atau sama-sama 50 persen," ujar Didik.

Sebenarnya, menurut Didik, kalau pemanfaatan sumber air dari Kabupaten Malang oleh PDAM Kota Malang didistribusikan secara cuma-cuma kepada masyarakat maka tidak masalah bila nilai kompensasi kecil atau bahkan tidak ada kompensasi.

Namun karena di situ air dikelola oleh PDAM Kota Malang untuk mendapatkan profit sehingga harus ada pembagian hasil merata. Apalagi PDAM Kota Malang dari profit usaha pengelolaan air tersebut mampu menyumbang PAD Kota Malang mencapai lebih dari Rp 3 miliar per tahunnya.

Oleh karena itu, dikatakan Didik, DPRD akan berkirim surat sekali lagi ke PDAM Kota Malang terkait PKS pemanfaatan sumber air yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Surat tersebut sekaligus sebagai peringatan kepada PDAM Kota Malang untuk bersedia merespon dan melakukan perubahan PKS serta bersedia memberikan kompensasi atau bagi hasil yang adil.

"Setidaknya dalam waktu tiga bulan ke depan sudah ada PKS baru. Bila tetap tidak ada pembaruan PKS maka kami akan usulkan pembentukan Pansus DPRD penghentian PKS. Artinya distribusi air dari sumber air dari Kabupaten Malang ke PDAM Kota Malang bisa dihentikan atau diputus," tandas Didik.

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved