Pengamat Sebut Kota Malang Mendesak Transparansi, Sistem E-Budgeting Bisa jadi Solusi

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Kasus dugaan korupsi anggaran APBD Kota Malang yang saat ini tengah ditelusuri Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) dinilai dampak dari tidak transparannya anggaran yang disepakati legislatif dan eksekutif.

Hal itu dikemukakan pengamat Akuntansi Operasional Publik DR Ana Sopanah.

Menurut dia, perlu ada transparansi dan inovasi penganggaran agar praktik korupsi tidak terjadi kembali di kemudian hari.

Salah satu yang perlu digalakkan, kata Ana adalah sistem digitalisasi anggaran.

Dengan sistem ini setiap orang bisa dengan mudah mengakses anggaran yang ada di Kota Malang. Usulan-usulan yang dipaparkan saat Musrenbang juga bisa ditampung melalui sistem digital.

"Jadi masyarakat tahu berapa anggaran dari Pemkot, dipakai untuk apa saja.

Nah Kota Malang itu kan smart city, tapi tranparansi dan akuntanbilitas juga susah," kata Ana yang juga merangkap sebagai Humas Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Malang Raya, Senin (14/8/2017).

Ketika usul pada musrenbang dilakukan secara online, kata Ana yang terjadi bukan pertemuan antar orang.

Dengan begitu, tidak terjadi komunikasi langsung, lalu bisa menghindari manuver politik.

Menurut Ana sistem digitalisasi diterapkan untuk menghindari upaya pertemuan antara individu dengan individu lainnya dalam pembahasan anggaran.

Ana mendorong agar sistem budgeting di Kota Malang yang manual berganti ke digital.

Ia melihat kalau sumber daya manusia di Kota Malang sudah mumpuni untuk menjalankan roda pemerintahan, namun hal itu perlu dilengkapi juga dengan transparansi karena manuver politik cenderung mencari keuntungan pribadi.

Hal senada juga dikatakan Koordinator MCW Malang Raya, Fachruddin Andriansyah. MCW mendorong adanya transparansi melalui e budgeting untuk meminimalisir potensi suap.

"Harus menerapkan e budgeting di mana masyarakat melihat secara langsung," katanya, Selasa (15/8/2017).

Fachruddin mewanti-wanti agar Pemkot Malang dan jajaran legislatif bisa berbenah pasca KPK turun menelusuri kasus korupsi di Kota Malang.