Lagi, Pemkot Malang Didesak Relokasi Pedagang Pasar Blimbing, PT KIS Ancam Pidana

Karenanya, Dirut PT KIS, kata Abdul, tidak akan menggugat Pemkot Malang jika kepemimpinan Wali Kota Malang M Anton tegas.

"Pak King selaku Diretur Utama PT KIS tidak akan menggugat baik perdata maupun pidana, jika Pemkot Malang dalam hal ini bapak wali kota tegas. "

"Tegas ini terkait relokasi pedagang dari Pasar Blimbing yang sudah kumuh sekarang ke pasar penampungan. Kami memberi waktu seminggu (sepekan) ini, sampai akhir Maret," tegas Salam.

Salam menegaskan, pihaknya akan langsung membangun Pasar Blimbing yang ada di Jl Borobudur ketika pedagang sudah pindah.

"Kami pilih dua cara, pertama kami masukkan material dan kedua cabut investasi, atau paling buruk menempuh jalur hukum (baik pidana dan perdata). Meskipun kalau menurut saya pribadi, lebih baik yang pertama," imbuhnya pada Maret lalu.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang Wahyu Setianto mengakui perubahan site plan (rencana tata bangunan) dan block plan (rencana tata letak pedagang) Pasar Blimbing belum dimasukkan dalam perjanjian kerjasama (PKS) antara investor dan Pemkot Malang.

Menurut Wahyu, untuk memasukkan perubahan itu di PKS, Dinas Perdagangan harus melibatkan OPD (organisasi perangkat daerah) lain yang berkompeten dan berwenang.

"Memang perubahan yang terakhir, yang disepakati oleh pedagang belum kami masukkan ke PKS. Untuk itu perlu melibatkan OPD lain yang berwenang, dalam hal ini salah satunya Bagian Kerjasama," ujar Wahyu, Jumat (15/9/2017).

Wahyu menambahkan untuk memasukkan item-item itu, pihaknya perlu duduk bersama dan berkoordinasi lagi dengan pihak lain.

Sebelumnya, pedagang sudah menyetujui site plan hasil tim independen dari Universitas Brawijaya.

Selain itu, Pemkot juga telah melaksanakan delapan poin keinginan pedagang, termasuk di dalamnya tentang block plan.

Wahyu menyebut terkait hal itu, tidak ada lagi persoalan dengan pedagang.

"Soal itu nanti kami perlu duduk bersama lagi," tegasnya.