Malang Raya

Pemkab Malang Intensif Perkuat Pengetahuan Pelanggaran Disiplin ASN

melalui kegiatan Bimtek para Pejabat Struktural Pemkab Malang yang menangani masalah kepegawaian dapat memahami permasalahan pelanggaran disiplin PNS.

Pemkab Malang Intensif Perkuat Pengetahuan Pelanggaran Disiplin ASN
SURYAMALANG.COM/Ahmad Amru Muiz
Wakil Bupati Malang, HM Sanusi berikan pemaparan dalam Bimtek penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN Pemkab Malang, Kamis (16/11/2017). 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Pemkab Malang intensif memperkuat pengetahuan penanganan kasus pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu dilakukan dalam upaya mengikuti perkembangan yang terjadi sehingga menuntut ASN semakin profesional dalam kinerjanya.

Wakil Bupati Malang, HM Sanusi MM mengatakan, langkah yang dilakukan Pemkab Malang tersebut dalam rangka merespon dinamika perubahan lingkungan strategis setiap organisasi.

Di mana Pemkab Malang dituntut untuk dapat mengelola setiap perubahan yang terjadi secara tepat termasuk pola organisasi pemerintahan.

"Untuk itu, dalam menghadapi situasi dan kondisi tersebut pembinaan serta pengembangan profesionalitas sumber daya manusia menjadi salah satu upaya untuk merespon segala tantangan yang berkaitan dengan perubahan strategis," kata Sanusi dalam Bimtek penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Kamis (15/11/2017).

Sanusi berharap melalui kegiatan Bimtek para Pejabat Struktural Pemkab Malang yang menangani masalah kepegawaian dapat memahami permasalahan pelanggaran disiplin PNS.

Mulai dari tahap pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan keputusan, hingga tahap penyampaian hukuman disiplin ASN.

"Tentunya apabila langkah penanganan pelanggaran disiplin ASN sudah baik maka akan bisa memperlancar terselenggaranya administrasi kepegawaian dan penanganan pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan kepegawaian," tandas Sanusi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah menambahkan, tujuan dilaksanakannya kegiatan Bimtek yakni sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan kepegawaian.

"Hal itupun kami yakini akan dapat meningkatkan kemampuan teknis pejabat Pemkab dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan kepegawaian ASN selain terwujudnya tertib administrasi serta kepastian hukum dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian," tutur Nurman Ramdansyah. 

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved