Wahai Jokowi, Segera Larang Tes Keperawanan bagi Calon Anggota TNI dan Polri!

SURYAMALANG.COM, JAKARTA - Human Rights Watch (HRW) kembali menyoroti tes keperawanan bagi calon anggota TNI dan Polri. 

Kali ini, HRW mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk segera melarang tes keperawanan, sebagaimana dikutip SURYAMALANG.COM dari laman resmi HRW, 22 November 2017. 

Disebutkan, jika Indonesia bisa menyudahi praktik itu berarti menghargai program Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Internasional yang jatuh pada 25 November 2017.

Pejabat tinggi militer dan kepolisian yang mengetahui perihal tes keperawanan ini mengatakan kepada HRW bahwa lembaganya akan terus memberlakukan prosedur itu yang secara resmi digolongkan sebagai tes psikologis demi kesehatan mental dan pertimbangan moral. 

"Sikap pemerintah Indonesia yang terus menoleransi tes keperawanan oleh pasukan keamanan mencerminkan kurangnya kemauan politik untuk melindungi hak-hak azasi perempuan Indonesia," kecam Nisha Varia, direktur advokasi hak-hak perempuan di HRW. 

Perlu dicatat, pada November 2014, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan pedoman yang menyatakan: "Tidak ada alasan bagi tes keperawanan (atau tes dua jari); tes itu tidak memiliki validitas ilmiah."

HRW mengungkap pratik tes keperawanan itu sejak 2014 namun pemerintah tidak bertindak semestinya untuk melarang praktik tersebut. 

Saat itu, Andreas Harsono dari HRW mengunggah hasil wawancaranya dengan Polwan yang kemudan jadi viral berkat dikutip beberapa media massa mainstream. 

BACA JUGA: Inilah Video Wawancara Tes Keperawanan Polwan yang Kontroversial itu

Seorang dokter militer mengatakan kepada HRW bahwa pejabat tinggi militer sebenarnya menyadari argumen yang menentang tes keperawanan namun tidak berniat menghapusnya. 

Menurut dokter itu, penghentian praktik itu perlu campur tangan langsung dan tegas dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. "Militer itu organisasi dari atas ke bawah. Kami harus mengikuti perintah," katanya.  

Tes keperawanan ini sejak lama juga diberlakukan kepada para perempuan calon tunangan perwira TNI dan Polri.  

Namun, pada Mei 2015, Jenderal Moeldoko yang kemudian menjadi Panglima TNI, menanggapi kritik ihwal tes keperawanan itu secara enteng. "Jadi apa masalahnya? Itu hal bagus, mengapa dikritik?"

Pada bulan yang sama, Fuad Basry dari TNI menegaskan bahwa tes keperawanan adalah cara menyaring calon perempuan yang tidak tepat. "Jika mereka tidak perawan lagi, jika mereka nakal, itu berarti mentalitasnya tidak baik," kata Basry kepada The Guardian, media berbasis di Inggris.