Malang Raya

DPRD Kota Malang Membahas Perubahan Perda Pengaturan Penjualan Minuman Berlalkohol

pembahasan Ranperda ini melibatkan sejumlah pihak, antara lain Dinas Perdagangan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang

DPRD Kota Malang Membahas Perubahan Perda Pengaturan Penjualan Minuman Berlalkohol
SURYAMALANG.COM/Hayu Yudha Prabowo
FOTO ARSIP - Ratusan minuman keras (miras) ilegal hasil operasi di sejumlah tempat hiburan di Kota Malang dan Kota Batu ditunjukan pada wartawan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang, Rabu (30/12/2015). Ratusan miras ini disita karena penjualnya tidak memiliki izin usaha menjual minuman beralkohol. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Komisi D DPRD Kota Malang membahas Ranperda tentang Perubahan atas Perda No 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Imam Fauzi pembahasan Ranperda tentang Perubahan Perda Minol itu sedang berlangsung.

"Ini sedang berlangsung, dan besok diadakan workshop. Ranperda ini membahas Perubahan Perda No 5 Tahun 2006. Kenapa perlu diubah karena adanya penyesuaian sejumlah aturan baru," ujar Imam kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (29/11/2017).

Menurutnya pembahasan Ranperda ini melibatkan sejumlah pihak, antara lain Dinas Perdagangan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang.

"Pada prinsipnya adalah pengaturan penjualan minuman keras. Hany tempat-tempat tertentu yang boleh seperti hotel dan restoran yang memiliki izin, sehingga pembahasannya juga melibatkan Dinas Pariwisata," imbuhnya.

Imam menegaskan minuman beralkohol tidak boleh dijual secara sembarangan, seperti di toko kelontong ataupun pedagang kaki lima.

"Perlindungan kepada masyarakat," imbuhnya.

Politisi PKB ini menambahkan, pengubahan Perda No 5 Tahun 2006 itu bertujuan juga menyeleraskan Perda dengan peraturan di atasnya. Ia mengaku terdapat sejumlah aturan baru terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

"Kami sesuaikan dengan aturan terkini supaya selaras," imbuhnya.

Salah satu dasar aturan yang dipakai adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015. Isinya tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Aturan itu melarang penjualan minuman dengan kadar alkohol tinggi di minimarket.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved