Pernah Mengeluh Soal Pungutan Jalan di Bendungan Lahor, Kabupaten Malang? Simak Penjelasan Ini!

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Retribusi jalan portal Bendungan Lahor di Desa Karangkates,  Sumberpucung, Kabupaten Malang mendapat perhatian Bupati Malang.

Sebab, pemanfaatan uang retribusi dari portal jalan tersebut menuai pertanyaan sejak lama.

Bupati Malang, Rendra Kresna mengatakan apapun bentuk dan jenis pungutan di Kabupaten Malang harus mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) retribusi. 

“Pertanyaanya, pengguna jalan lewat di situ ditarik uang untuk apa?”

“Kalau itu termasuk pariwisata, maka dikenakan pajak hiburan atau tontonan, dan itu diperbolehkan.”

“Tapi kalau retribusi itu untuk merawat jalan, jelas tidak boleh,” kata Rendra Kresna kepada SURYAMALANG.COM, Minggu (25/2/2018).

Selama ini Pemkab Malang tidak menerima pemasukan dari tarikan retribusi jalan portal yang dikelola Perum Jasa Tirta I itu.

Setiap orang yang lewat jalan itu dianggap sebagai pengunjung wisata.

Makanya orang itu harus membayar.

“Pemkab tidak boleh menerima setoran dari retribusi jalan.”

“Kalau sudah terlanjur menerima, Bapenda harus mengembalikan uang dari retribusi jalan itu.”

“Tidak ada dasar hukumnya Pemkab menerima uang itu,” ucap Rendra Kresna.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang, Hafi Lutfi mengaku siap menindak tegas jika ada pegawai Dishub yang ikut menarik retribusi di portal jalan itu.

Dishub tidak berwewenang menarik retribusi di portal jalan itu, karena kawasan itu di bawah pengelolaan Perum Jasa Tirta I.

“Kami tidak ikut menangani. Kalau itu, ditangani Perum Jasa Tirta I,” kata Hafi Lutfi.