Apeksi Dorong Kedepakan Pencegahan Korupsi daripada Penindakan
"Kata cegah dan tindakan pencegahan inilah yang hendak kita dorong," ujar Airin Rachmi Diany, Wali Kota Tangerang Selatan.
Penulis: Sri Wahyunik | Editor: yuli
lihat foto
SURYAMALANG.COM, JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Se Indonesia (Apkasi) bersepakat akan komunikasi intens dengan divisi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komunikasi itu terkait pentingnya lembaga anti rasuah mengedepankan tindkaan pencegahan daripada penindakan.
Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPP Apeksi Airin Rachmi Diany saat membuka Rembuk Nasional Apeksi bertema Kolaborasi Pemerintah Kota dalam Membangun Budaya Integritas Kota dan Nasional di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (28/2/2018). Kegiatan ini diikuti oleh 98 delegasi anggota Apeksi, termasuk Pemkot Malang.
"Kata cegah dan tindakan pencegahan inilah yang hendak kita dorong," ujar Airin Rachmi Diany, yang juga Wali Kota Tangerang Selatan seperti dalam rilis yang dikirimkan Bagian Humas Pemkot Malang, Rabu (28/2/2018).
Beberapa perwakilan wali kota dan delegasi kota, dalam rembuk nasional tersebut, menyatakan keberhasilan penanganan korupsi tidak dapat hanya diukur seberapa banyak Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan atau banyaknya pelaku yang terpenjara.
Pemberantasan korupsi berhasil, apabila tindakan korupsi itu bisa dicegah sedini mungkin. Pendekatan pencegahan sebagai ukuran keberhasilan juga diamini Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus, salah satu pemateri rembuk nasional.
Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi menegaskan komitmen Pemerintah Kota Malang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. "Satu di antaranya adalah mendorong dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengakselerasikan dengan kemajuan teknologi informatika. Dengan TI layanan akan lebih terukur, terkontrol, pasti dan cepat, " ujar Wahid.
Ia sepakat pemberantasan korupsi lebih mengedepankan pencegahan daripada penindakan. "Ya pasti, apa pun itu lebih baik dicegah, artinya tidak sampai terjadi tindak korupsi. Itu bagus, dan tentu ini baik juga untuk penyelenggaraan pemerintahan," tegasnya.
Rembuk nasional itu mengadirkan pemateri dari Kementerian PAN-RB, Kejagung RI, dan Polri, juga dari pengurus Apeksi sendiri.
