Pendapat Pengamat UMM Soal Kemenangan Sutiaji dalam Pilkada Kota Malang

SURYAMALANG.COM, DAU – Pasangan calon (paslon) Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko (Sae) menang Pilkada Kota Malang versi penghitungan cepat.

Pasangan Sae mengalahkan pasangan Anton-Syamsul Mahmud (Asik), dan Yaqud Ananda Gudban-Wanedi ((Menawan), Rabu (27/6/2018).

Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr Rinekso Kartono MSi menyatakan hal ini akibat anomali demokrasi.

Yaqud, dan Anton masih ditahan KPK karena masalah perubahan APBD 2015.

( Baca juga : Begini Wajah Nia Ramadhani Saat Masih ABG, Beda Banget Sama Sekarang: Mikhayla Banget )

Bagaimana pandangan Rinekso soal kemenangan SAE?

Berikut wawancara Rinekso dengan SURYAMALANG.COM, Kamis (28/6/2018).

Tanya (T) : Bagaimana pendapat Bapak tentang hasil hitung cepat Pilkada yang sementara ini dimenangkan pasangan Sae?

Jawab (J): Ini kan anomali demokrasi. Secara teoritik sulit dijelaskan. Bahkan secara subtantif demokrasi juga tidak ketemu. Sebab kita terjebak para prosedur demokrasi. Artinya, siapapun bisa jadi kontestan walaupun itupun koruptor. Dan kebetulan, Sutiaji ini mendapat durian runtuh dari anomali demokrasi itu. Jika demokrasi berjalan, maka Sutiaji pasti tidak akan terpilih.

( Baca juga : Update Transfer Liga 1 - Arema Kedatangan Kiper Baru, 3 Pemain Jalani Trial di Persib Bandung )

Sebab dari sisi modal-modal politik, Sutiaji juga minim. Mulai dari finansial, figur, dan sebagainya. Dia masih kalah dengan M Anton (incumbent walikota). Tapi karena anomali itu, dia diuntungkan. Namun sayangnya UU nya belum mengarah kesana. Sehingga siapapun bisa jadi kontestan. Aneh Indonesia ini. Sudah jelas cacat, rakyat masih disuruh memilih atas nama hukum.

Akibatnya, pergantian pemimpinan tidak maksimal atau memilih pemimpin yang diharapkan masyarakat. Dengan anomali ini, maka jadi tidak linier dengan karakter Kota Malang sebagai kota pendidikan. Mestinya ya mencerminkab karakter orang yang punya visi pendidikan dan biografis yang bagus. Sehingga terjadi demokrasi yang menyimpang. Tapi atas nama demokrasi tetap bisa dijalankan.

T: Jika mengubah kontestan yang bermasalah berarti negara harus mengeluarkan anggaran lagi. Ini mungkin jadi pertimbangan?

( Baca juga : Inikah yang Biasa Nagita Slavina Lakukan Setelah Bangun Tidur? Coba Perhatikan Lingkaran Merah )

J: Soal biaya di pilkada juga anomali. Demokrasi kapital. Jika tidak kaya akan sulit menjadi kontestan demokrasi. Mestinya bukan orang kaya atau tidak. Tapi kredibel atau tidak menjadi pemimpin. Sehingga yang terpilih jadi pemimpin adalah siapa yang punya duit. Kalau seperti itu ya sudah. Sehingga menjadi paradigma.

T: Dengan perolehan suara SAE saat ini apa berarti masyarakat juga realiatis?

J: Ya karena memang tidak ada pilihan lainnya. Pada masyarakat yang patuh tidak ada pilihan lain karena mungkin takut dosa. Golput itu tidak dosa. Orang yang sudah tahu pemimpinya bagaimanya, jika gak baik ya gak dicoblos. Kalau tidak baik, ya tidak dicoblos ya wajar. Dulu, saat pilkades ada tradisi demokrasi lokal yang menghadirkan bumbung kosong. 

( Baca juga : Tulisan Mantan Istri Opick Menyayat Hati, Banyak Warganet Sedih Membacanya )

Kalau yang menang bumbung kosong, maka ada tiga kontestan lain, pasti akan diulang lagi sampai bisa mengalahkan bumbung kosong itu. Bumbung kosong itu untuk mewadahi yang memberikan suara golput. Sehingga bisa dihitung.