Warga Layangkan Kritik Soal Pelayanan yang 'Tidak Bersahabat', Ini Respon RSSA Kota Malang

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Audiensi antara warga dengan RS Saiful Anwar (RSSA) dilaksanakan di RSSA, Kamis (5/7/2018). Lima orang perwakilan warga ditemui oleh lima orang dari perwakilan RSSA.

Dari warga, hadir pula Eka Fatmawati Mudlor yang sempat menulis kritikan pedas terhadap RSSA karena ia mendapatkan pelayanan yang tidak nyaman. Dalam audiensi itu, kedua belah pihak saling mengutarakan penjelasan terkait problematika yang muncul.

Eka mengatakan, saat itu dirinya merasa dipingpong karena upayanya mendapatkan pelayanan ditolak oleh pihak RSSA. Alasannya, karena petugas medis saat itu masih melayani para caleg.

"Saya berakhir di depan penanggungjawab, dr Happy, terakhir saya sampaikan, saya harus menghadap ke siapa? Ini kebijakkan yang tidak adil. Saya minta dilayani pemeriksaan psikotes. Saya tidak terlambat. Ternyata saya mendapat perlakuan yang tidak adil," keluh Eka, Kamis (5/7/2018).

Eka merasa saat itu dirinya tidak bisa mengadu ke siapapun. Hingga akhirnya ia putuskan menulis unek-uneknya di sosial media.

"Saya sebut saat itu deadlock. Saya tunggu sampai malam tidak ada respon. Akhirnya saya tulis di Facebook untuk direktur," jelas dia.

Eka merasa didiskriminasi karena menilai RSSA lebih memprioritaskan para caleg daripada dirinya.

Pihak RSSA melalui Dr Hanif Noersjahdu selaku Wakil Direktur Medik Keperawatan menjelaskan ada kesalah-pahaman antara pimpinan dan bawahan di RSSA sehingga Eka mendapatkan pelayanan buruk. Mewakili RSSA, Hanif pun akhirnya meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.

"Kami sampaikan permohonan maaf atas ketidak nyamanan. Ada ketidak singkronan antara pimpinan dengan yang di bawah," jelasnya.

Sebetulnya, jika laporan itu sampai ke Hanif, maka Hanif akan segera menyelesaikan. Namun karena ia tidak menerima laporan dari bawahannya, ia pun tidak mengetahui titik persoalannya.

"Di situlah ketidak singkronan. Kalau saya tahu, langsung saya datangi," ujarnya.

Terkait adanya caleg yang melakukan psikotes dan tes jasmani, Hanif mengatakan kalau program itu merupakan permintaan dari KPU. Jumlahnya pun tidak sedikit.

"Senin kemarin ada laporan dari pejabat kami yang mengatakan ini ada permintaan KPU 720 orang dari Kota Malang. Kemudian batas akhirnya tanggal 17 Juli 2018," paparnya.

Mendapatkan laporan itu, akhirnya pengurus di RSSA melakukan rapat. Di sisi lain Hanif juga menjelaskan bahwa permintaan dari KPU itu tidak melalui laporan resmi.

Dengan banyaknya caleg yang akan diperiksa, akhirnya pihak RSSA membatasi kuota yakni 40 orang untuk sehari. Sebelumnya hanya 25 orang.