Hadiri IDF 2018, Plt Wali Kota Sutiaji Tekankan Pentingnya Konektivitas Organisasi Perangkat Daerah

Pernyataan menarik juga dilontarkan Mendagri. Dari identifikasi yang dilakukan Kemendagri, di Indonesia ini ada sekitar 43 ribu peraturan (perda dan perkada).

"Ini (Indonesia) negara peraturan, akhirnya menjadi kendala sendiri untuk percepatan pembangunan, dan itu terjadi karena pejabat daerah merasa salah sedikit ditunggu KPK dan APH, akhirnya memunculkan macam macam peraturan. Ini masalah, menciptakan tingkat kehati hatian yang tinggi, ini membelenggu. Diskresi terbelenggu," ujar Tjahjo penuh masgul.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong perijinan jangan bicara hari tapi jam, ini akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Pastikan perencanaan pembangunan dapat dijalankan dan berjalan dengan baik.

MENPANRB, Asman Abnur, menambahkan, orientasi harus digeser dari semata percepatan serapan anggaran menjadi hasil. Toolsnya adalah LAKIP Jatim menjadi salah satu role model. Sistem perencanaan yang tepat sasaran dan sistem rekrutmen yang efisien dan transparansi, menjadi fokus program Kemen PAN RB.

Peta jabatan harus dimiliki daerah. Sistem pendidikan ASN, harus melibatkan enterpreunership. Dorong pelayanan publik (mall yanpublik). Mendorong penerapan e performance budgeting.

Gubernur Jatim Soekarwo dan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, mengalirkan poin yang sama yakni untuk memajukan daerah libatkan peran private sektor, masyarakat dan kekuatan potensi lokal yang dimiliki daerah.