Tren Realisasi Terget Pajak di Kota Malang Meningkat

“Itulah salah satu alasan kenapa upaya kebijakan penghapusan tunggakan piutang pajak daerah di Kota Malang menjadi salah satu program yang harus diprioritaskan. Tahapan yang sedang kami kerjakan sekarang adalah tahapan akhir untuk jangka pendek dan menengah,” terang Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.

Menurut penjelasan Ade, yang dikerjakan sampai dengan saat ini bukan hanya draft final Standar Operasional Prosedur (SOP) dan draft final Peraturan Walikota (Perwali) saja, tapi juga draft final Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang revisi Perda Pajak Daerah Kota Malang.

Bahkan tahapannya sudah melalui proses hearing dan Sidang Paripurna DPRD Kota Malang, namun belum bisa disahkan karena kendala masalah hukum yang dialami sebagian besar anggota dewan.

“Tinggal menunggu Ranperda tersebut di-dhok oleh DPRD kemudian disahkan oleh Gubernur Jawa Timur kemudian diterbitkan Perwali tentang tata cara dan mekanisme. Setelah itu dioperasionalkan dengan berpatokan pada SOP yang disusun Pemkot Malang,” tandas Ade yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania dan lintas komunitas Malang Raya.

Hal itu diamini Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Arif Hermanto ST.

“Nanti koordinasi dulu dengan Biro Hukum Pemprov Jatim dan pihak-pihak terkait. Prinsipnya semua bisa dilaksanakan tentang penghapusan piutang tersebut, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga ke depannya tidak membebani neraca keuangan dan APBD Kota Malang. Kami mendorong strategi ini demi kepentingan masyarakat ke arah yang lebih positif. Karena niatannya bagus dan harus didukung penuh,” bebernya ketika ditemui di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (16/7/2018).