Malang Raya

MCW Sorot Persoalan Pendidikan Kabupaten Malang

MCW menyoroti keseimbangan anggaran pendidikan, dan dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah di Kabupaten Malang.

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Zainuddin
SURYAMALANG.COM/Ahmad Amru Muiz
MCW saat audiensi dengan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Kamis (19/7/2018). 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Malang Corruption Watch (MCW) menyoroti keseimbangan anggaran pendidikan, dan dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah di Kabupaten Malang.

Badan Pekerja MCW Divisi Korupsi Politik, M Afiif mengatakan menilai anggaran pendidikan di Kabupaten Malang yang terkait langsung dengan pendidikan masih terlalu minim.

Hanya sekitar 6 persen untuk belanja langsung pendidikan.

( Baca juga : Link Pengumuman Hasil Seleksi Mandiri Universitas Brawijaya (UB) 2018 Mulai Jumat, 20 Juli 2018 )

Sedangkan anggaran untuk belanja tidak langsung, seperti gaji dan tunjangan guru, mencapai lebih dari 27 persen.

Dengan komposisi alokasi anggaran tersebut, pendidikan sulit bisa maju dan berkembang.

“Kami berharap ada peningkatan alokasi anggaran pendidikan secara langsung,” kata Afiif kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (19/7/2018).

( Baca juga : Ayu Ting Ting Beri Klarifikasi Soal Ngajak Nikah Shah Rukh Khan & Lebih Pilih Ivan Gunawan? )

Afiif mengungkapkan mengaku MCW telah menerima tiga pengaduan terjadinya pungutan.

Pungutan tersebut untuk biaya seragam, buku, dan gedung sehingga potensi menimbulkan dugaan korupsi.

Padahal, dalam aturan, sekolah tidak boleh melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan apapun alasanya.

( Baca juga : Nagita Slavina Ubah Gaya Rambut Ala Korea, Penampilannya Dibilang Imut Bak ABG )

Untuk sumbangan dari wali murid melalui komite sekolah tidak masalah.

Namun, besaran sumbangan tersebut tidak boleh ditentukan.

Pemanfaatan dana sumbangan juga harus sesuai Permendikbud 75/2016.

( Baca juga : Penjelasan Polisi Soal Siswa SMK Negeri 5 Surabaya yang Meninggal di Selokan Sekolah )

“Dinas Pendidikan (Dindik) akan menindaklanjuti pengaduan tersebut,” tandas Afiif yang baru audiensi dengan Kepala Dindik Kabupaten Malang sore tadi.

Sementara itu, Kepala Dindik Kabupaten Malang, M Hidayat mengungkapkan alokasi anggaran pendidikan sudah mencapai 34,9 persen dari nilai total APBD.

Dia mengakui anggaran belanja tidak langsung masih mendominasi anggaran pendidikan.

( Baca juga : Sriwijaya FC Vs Arema FC, Ajang Pembuktian Sang Mantan, Alfin : Mencoret Saya Adalah Salah )

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved