Pungutan Uang Komputer SMPN 1 Boyolangu Tulungagung Tanpa Kuitansi

Lebih lanjut Karwito menilai, Komite Sekolah terkesan hanya menjadi alat pihak sekolah.

Komite Sekolah dan pihak sekolah yang berdiskusi dan menentukan besaran iuran.

Selanjutnya hasil diskusi itu disampaikan ke orang tua siswa, seolah-olah sudah menjadi keputusan.

“Jadi komite ini seperti hanya stempel saja. Asal sudah bicara dengan komite, maka semuanya sudah dianggap disetujui orang tua siswa,” keluh Karwito.

Seorang komite mengatakan, dirinya sebenarnya justru membantu para wali yang keberatan membayar Rp 615.000.

Sehingga dirinya menerima dan mencatat pembayaran Rp 100.000 per anak.

Pungutan yang dilakukan SMPN 1 Boyolangu ini rencananya untuk pengadaan 90 set komputer dan 4 unit server.

Rinciannya 90 komputer membutuhkan biaya Rp 634,5 juta dan 4 server membutuhkan Rp 91 juta.

Selain peralatan jaringan dialokasikan Rp 19,16 juta dan pembiayaan penambahan daya dari 11 KVA ke 22 KVA sebesar Rp 25 juta.

Total biaya yang dibutuhkan Rp 769,66 juta dan ditanggung 1252 siswa yang ada, sehingga setiap siswa menanggung Rp 615.000.

Komputer ini diproyesikan untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).