Surabaya

Majelis Hakim PN Surabaya Tolak Gugatan Class Action Warga Dolly

Majelis hakim PN Surabaya menolak gugatan class action warga Dolly kepada Pemkot Surabaya.

Editor: Zainuddin
Syamsul Arifin
Sidang putusan gugatan warga Jarak Dolly di Ruang Cakra PN Surabaya, Senin (3/9/2018). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com : Syamsul Arifin

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak gugatan class action yang diajukan Front Pekerja Lokalisasi (FPL) dan Komunitas Pemuda Independen (KOPI).

Majelis hakim pimpinan Dwi Winarko membacakan putusan gugatan senilai Rp 270 miliar tersebut di Ruang Cakra PN Surabaya, Senin, (3/9/2018).

Penolakan gugatan itu berdasar pertimbangan bahwa gugatan tersebut belum memenuhi syarat dan salah alamat.

( Baca juga : Aksi Super Junior Bikin Penonton Pingsan di Closing Ceremony Asian Games 2018, Begini Kemeriahannya )

“Setelah diteliti, gugatan tersebut tidak memuat klausul terkait mekanisme gugatan class action sesuai Peraturan Mahkamah Agung nomor 1.”

“Seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ujar Dwi Winarko saat membaca putusan.

Usai sidang, kuasa hukum penggugat, Nain Suryono mengatakan pertimbangan majelis hakim itu tidak sesuai peraturan.

( Baca juga : Rampas Motor dan Ponsel di Pasuruan, Pemuda Ini Tewas di RS )

“Syarat class action diatur dalam pasal 2 dan pasal 3. Seharusnya gugatan kami sudah memenuhi syarat,” terang Nain.

Menurutnya, gugatan itu juga sudah dicantumkan tentang legal standing atau kelompok warga Jarak Dolly terdampak kebijakan Pemkot Surabaya.

Sebenarnya, pihaknya tidak keberatan penutupan lokalisasi itu.

( Baca juga : Bocah SD Telepon Minta Tolong kemudian Hilang, Semula Disuruh Ibu Tagih Utang ke Tetangga )

Namun, dia mengingatkan ihwal kesejahteraan ekonomi warga terdampak.

“Sebenarnya biarkan mereka yang membuka warung, atau parkir.”

“Sebetulnya Pemkot mendorong hal itu. Tetapi faktanya, seluruhnya ditutup,” tandasnya.

( Baca juga : Bawaslu Loloskan 11 Caleg Eks Koruptor, Kita Semua Layak Marah! )

Terpisah, kuasa hukum tergugat, M Fajar bersyukur atas penolakan gugatan itu.

Dia menilai sudah sepatutnya gugatan itu ditolak lantaran tidak sesuai pasal 53 ayat 1 UU 5/1986.

“Kami siap bila gugatan ini dilanjutkan ke PTUN,” kata Fajar.

Sumber: Surya Malang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved