Lamongan
Menteri BUMN Janjikan BUMDes Di Lamongan Jadi Mitra BUMDes Nusantara
Badan usaha Milik Desa (BUMDes) di Lamongan akan diberdayakan Kementerian BUMN lewat mitra BUMDes Nusantara
Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Achmad Amru Muiz
SURYAMALANG.COM, LAMONGAN - Kedatangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno ke Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong, Kamis (27/9/2018) meninggalkan harapan. Rini akan menjadikan Sendangharjo sebagai kawasan budidaya Melon.
Rencana itu dimulai dengan pembuatan green house bagi pembudidaya melon di Sendangharjo. Green house itu nantinya akan mnejadi prototype bagi pengembangan kawasan budi daya melon.
Karena selama ini, jika tanaman melon terserang hama, seluruh tanaman tidak akan bisa menghasilkan. Harapan agar bisa mengurangi serangan hama akan dilakukan melalui green house tersebut.
Menurut Rini Soemarno, pihaknya ke Desa Sendangharjo karena ingin melihat sendiri hasil tanaman melon di Sendangharjo. Terutama dari salah satu petani melon Sendangharjo, Qomaruzzaman (Qomar). Meski Tuna Daksa karena memiliki keterbatasan di tangannya, Qomar sukses membudidayakan melon.
"Saya senang melihat keberhasilan petani di Sendangharjo. Ini seperti harapan Bapak Presiden (Joko Widodo), agar petani bisa menjadi lebih baik, “ kata Rini Soemarno.
Kementerian BUMN, menurut Rini, mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pendapatan petani. Salah satunya dengan mendirikan green house bagi petani melon di desa Sendangharjo. Selain itu, Badan usaha Milik Desa (BUMDes) akan diberdayakan lewat mitra BUMDes Nusantara.
Melalui BUMDes itu nantinya akan didorong untuk membuat berbagai unit usaha. Termasuk untuk membeli produk dari petani.
“Selama ini produk petani kita sudah bagus. Tapi kesulitan untuk mendapatkan harga yang bagus, “ katanya.
Pemberdayaan BUMDes tersebut, ungkap Rini, seiring dengan upaya yang sudah dilakukan Bupati Lamongan Fadeli.
Sementara Bupati Lamongan, Fadeli mengambahkan, saat ini seluruh desa di Lamongan sudah memiliki BUMDes. Dari sebanyak 462 BUMDes, 45 diantaranya dikategorikan maju karena sudah memiliki lebih dari tiga unit usaha. Kemudian 221 BUMDes masuk kategori berkembang karena memiliki dua unit usaha dan 196 sisanya perintis karena baru didirikan.
Penyertaan modal di BUMDes juga cukup tinggi. Tahun 2015 sebesar Rp 504 juta, kemudian naik menjadi Rp 6 miliar pada 2016, dan Rp 6,5 miliar pada 2017 hingga menjadi Rp 12,4 pada tahun 2018.
"Kami berharap, upaya meningkatkan kesejahteraan melalui BUMDes ini bisa mendapat sentuhan dari BUMN," tutur Fadeli.