Malang Raya

MCW Ungkap Masih Banyak Kasus di Pemkab Malang, Bupati Selayaknya Mundur!

"MCW juga mendesak Bupati Malang (RK) untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala Daerah dengan alasan moralitas," ungkapnya.

MCW Ungkap Masih Banyak Kasus di Pemkab Malang, Bupati Selayaknya Mundur!
Tribunnews.com/ Theresia Felisiani
Bupati Malang Rendra Kresna (rompi tahanan) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (15/10/2018). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Malang Corruption Watch (MCW) menduga kasus korupsi banyak terjadi di SKPD Pemkab Malang. Kasusnya pun tidak hanya terkait soal Dana Alokasi Khusus (DAK) saja.

Dalam rilis yang dikeluarkan pada Selasa (16/10/2018), MCW menjelaskan sejumlah SKPD yang diduga terindikasi melakukan tindakan korupsi.

Pertama, MCW menjelaskan dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Menurut Divisi Korupsi Politik MCW, Afif M, korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan ini mengakibatkan buruknya kualitas infrastruktur pendidikan di Kabupaten Malang.

"Salah satunya adalah kondisi ruang
kelas yang buruk," ujarnya.

Setelah soal kasus di Dinas Pendidikan, MCW juga merilis dugaan korupsi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Menurut MCW, pengelolaan aset milik pemerintahan Kabupaten Malang tidak dilakukan secara tranparan dan akuntabel. Hal tersebutlah yang menjadi dasar munculnya sejumlah persoalan dalam pengelolaan aset di Kabupaten Malang.

Menurut temuan MCW, dalam LHP-BPK tahun 2008 Kabupaten Malang, MCW menjelaskan bahwa pencatatan aset tetap kantor dan gedung kantor pada neraca per 31 Desember 2008 pemerintah Kabupaten Malang yang merupakan hasil tukar menukar denga pihak ketiga belum didukung dengan bukti formal yang memadai.

"Tukar menukar aset Pemerintah Kabupaten dengan pihak ketiga ini tidak memiliki dasar hukum yang sah," tulis MCW dalam rilisnya.

Permasalahan ini mengakibatkan Pencatatan nilai tanah Rp 1.532.558.674 dan bangunan Rp 12.964.237.957. Pelaksanaan perjanjian tukar menukar tanah dan bangunan aset antara Pemkab Malang dengan pihak swasta itu pun dituding tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian juga ada di Dinas Lingkungan Hidup. Dugaan Korupsi dan Maladministrasi di dinas ini terkait perizinan tambang Pasir Besi Wonogoro. Pertambangan tersebut terletak di Kawasan Hutan Lindung - Suaka Alam - Hutan Wisata sehingga terindikasi bermasalah.

MCW juga menduga ada tindak pidana korupsi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK). Menurut pengamatan MCW, DPKPCK terindikasi dugaan Korupsi Pembangunan beberapa Pasar di Kabupaten Malang. Salah satu Pembangunan Pasar yang bermasalah
di Kabupaten Malang adalah Pembangunan Pasar Sumedang.

Sementara di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terkait pengadaan jalan dan jembatan di Kabupaten Malang dari tahun 2015-2017. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Pertama, pada tahun 2016 – 2017
telah melakukan pengadaan barang.

MCW mencatat ada satu CV yang menang tender dalam dua program yang berbeda. MCW juga menjelaskan kalau itu semoat diusut Satreskrim Polres Malang atas lelang Pengadaan Fasilitasi Bawang Merah.

Lelang ini sempat mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kabupaten Malang serta dalam penyelidikan Tim Saber Pungli dan Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Malang karena diduga terdapat gratifikasi serta dugaan kontraktor fiktif.

Sementara Badan Kepegawaian Daerah, diduga adanya kasus korupsi pungutan liar (pungli) yang dilakukan mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, Suwandi. Kasus ini terungkap oleh Tim
Sapu Bersih (Saber) Pungli Polda Jatim pada tahun 2016.

Di Dinas Kesehatan, dugaan korupsi terkait pemotongan dana Kapitasi pada beberpa Puskesmas (FKTP) di
Kabupaten Malang. Dugaan Korupsi ini diduga melibatkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

MCW meminta agar KPK untuk segera menetapkan tersangka lain berkaitan dengan korupsi di Kabupaten Malang. MCW juga mendesak KPK untuk mendalami dugaan beberapa kasus korupsi lain demi menyelamatkan kerugian Negara semaksimal mungkin.

"MCW juga mendesak Bupati Malang (RK) untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala Daerah dengan alasan moralitas," ungkapnya.

Selain itu, mengajak seluruh warga Kabupaten Malang untuk turut serta dan peduli untuk melakukan pemberantasan korupsi. Serta berharap aparat penegak hukum selain KPK untuk menangani dugaan kasus
korupsi lain yang tidak ditangani KPK. 

Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved