Kabar Pasuruan

Mark Up DD dan ADD, Kades Dan Kaur Keuangan Dituntut 4 Tahun Penjara Di Pasuruan

Dalam sidang tuntutan itu, JPU menuntut kedua terdakwa pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara

Mark Up DD dan ADD, Kades Dan Kaur Keuangan Dituntut 4 Tahun Penjara Di Pasuruan
suryamalang.com/Galih Lintartika
Kades dan Kaur Keuangan dikawal ketat petugas kepolisian saat menjalani persidangan di PN Pasuruan. 

SURYAMALANG.COM, PASURUAN - Kasus dugaan mark up dana desa yang melibatkan Kepala Desa (Kades) Dompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, M Nur Kholis, dan Kaur Keuangan Desa Dompo, Muslih memasuki babak baru.

Kedua terdakwa itu baru saja menjalani sidang tuntutan, Senin (1/4/2019) sore. Dalam sidang tuntutan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut kedua terdakwa pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara.

Untuk pidana tambahan, membayar uang pengganti senilai Rp 152.278.183, subsider 3 bulan penjara. Untuk pidana tanbahan ini, terfakwa sudah mengembalikan uang pengganti tersebut.

Tuntutan ini mengacu pada pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 9 UU RI nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra SH mengatakan, ini merupakan bentuk tegas dan komitmen Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memberikan tuntutan terhadap sebuah perkara.

"Apalagi ini kasus korupsi yang dilakukan seorang kepala desa. Kami berharap, apa yang dilakukannya selama ini mendapatkan hukuman yang setimpal dan ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya," katanya kepada Suryamalang.com.

Kades dan Kaur Keuangan itu ditetapkan sebagai tersangka mark up anggaran desa yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa (DD). Keduanya diduga secara bersama-sama 'memainkan' aliran dana dari dua sumber tersebut pada tahun anggaran 2015.

Modus korupsi anggaran Dana Desa dilakukan dengan me-mark up anggaran terkait kebutuhan tiga proyek infrastruktur di Desa Dompo. Yakni proyek plengsengan, pavingisasi, dan tembok penahan tanah. 

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved